Pendidikan Hoaks Tanggung Jawab Siapa?

  Senin, 01 Juli 2019   Adi Ginanjar Maulana
Ilustrasi hoaks.(Pixabay)

Kehidupan kini telah memperlakukan manusia dengan cara mudah. Perkembangan teknologi menjadi salah satu alasan dari semakin majunya kehidupan manusia saat ini. Berbagai aspek kehidupan telah dapat didukung penuh dengan perkembangan teknologi yang semakin hari semakin membaik saja. Salah satu aspek sakral dalam kehidupan manusia yang juga dibantu oleh teknologi adalah komunikasi dan informasi.

Dewasa ini, kebutuhan komunikasi dan informasi semakin lancar dibuat dan didapat. Internet membantu manusia dalam hal ini. Jangkauan informasi pun jadi cepat dan luas dibuatnya. Sifatnya yang universal dan meluas menyebabkan tidak adanya kepemilikan pada pihak tertentu dalam pemakaiannya. Semua orang yang memiliki akses internet, memiliki kuasa pada produksi dan distribusi informasi.

Kemudian manusia mulai dihujani kesadaran, bahwa perkembangan teknologi tidak hanya membawa kemudahan namun juga kebobrokan. Timbulnya dahaga dalam sorotan menyebabkan manusia gencar bermain dengan informasi. Tak lagi peduli dengan keabsahan, manusia mulai menciptakan informasi berdasarkan kepentingan pribadi. Berita bohong mulai giat diproduksi demi memanjakan kepuasaan. Kita lebih kenal dengan istilah hoaks untuk menyebutnya.

Hoax menjadi sebuah istilah yang menggambarkan informasi salah, yang dalam pembuatannya sengaja dipalsukan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah hoax diterjemahkan menjadi hoaks yang mengandung arti berita bohong. Informasi yang dikatakan sebagai hoaks adalah informasi yang tidak didasarkan pada keabsahan. Kebenaran dan kenyataan dipelintir ataupun dibuat secara sengaja oleh pihak yang memiliki kepentingan.

Dengan kebebasan yang dimiliki manusia dalam memproduksi dan mendistribusikan informasi, serta kuasa mereka untuk menggunakan internet, penyebaran hoaks menjadi sebuah hal yang mudah untuk dilakukan. Karena umumnya, penyebaran hoaks dibantu dengan internet yang membuat jangkauan informasi menjadi kilat dan luas.

Mulai dari bulan Agustus 2018 sampai pada bulan April 2019 lalu, 1.731 hoax terdeteksi oleh Mesin AIS milik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia (RI) (sumber: detikinet, 1 Mei 2019). Indonesia memang rawan terserang hoax akhir-akhir ini, ditambah dengan hangatnya urusan politik yang dicampuri kepentingan pihak sana-sini.

Hoaks mudah tersebar dari platform sosial media dan aplikasi obrolan online. Penyebarannya tidak sulit, cukup kirimkan informasi bohong tersebut lewat status atau obrolan. Yang percaya dan tertipu tidak sedikit, akibatnya timbul hawa panas yang merasuk kepada kepentingan. Para penerima informasi yang termakan, kemudian turut menyebarkan. Tanpa peduli benar atau salah informasi tersebut. Yang penting, ia percaya apa yang menurut ia benar.

Pada Oktober 2018 lalu, masyarakat Indonesia pernah termakan informasi bohong. Skala korban informasi bohong saat itu sangat luas, ditambah dengan bumbu politik yang diduga membelakanginya. Wajah lebam dari seorang tokoh wanita, Ratna Sarumpaet, dipercayakan sebagai penyebab kekerasan yang diterimanya. Ia yang kala itu berada di Tim Sukses Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 02 Prabowo-Sandi, berhasil membuat gentar masyarakat Indonesia. Ungkapan kecewa dilayangkan oleh Prabowo Subianto, yang menyayangi dan menduga ada unsur politik dibalik penyerangan.

Semakin luas informasi menyebar, semakin banyak korban yang percaya, semakin risau pula Ratna dibuatnya. Pengakuan akhirnya menjadi pilihan bagi Ratna untuk mengakhiri cerita apik penyerangannya tersebut. Nyatanya, lebam di wajah Ratna adalah efek samping dari operasi bedah plastik yang baru diterimanya. Siapa yang tak kaget, siapa yang tak kecewa, sudah simpatik sampai-sampai bawa politik, ternyata hanya api bohong lah yang bergemercik.

Belum belajar dari kesalahan yang sama, masyarakat kembali tertipu dengan informasi Tryout Online Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang tersebar melalui instagram 25 Juni 2019 lalu. Masyarakat, khususnya generasi muda membagikan informasi tersebut melalui fitur instagram story sebagai salah satu persyaratan tryout. Beberapa hal lain turut dijadikan persyaratan untuk mengikuti Tryout Online CPNS tersebut. Pendaftarannya hanya membutuhkan pengisian form melalui Google form. Tidak ada persyaratan administrasi lain, sehingga semuanya dikatakan mudah dan murah.

Siapa yang tak tergiur untuk mengikutinya? Sebagai salah satu langkah latihan dalam pelaksanaan tes CPNS yang sebenarnya. Belum lagi, tryout ini dilaksanakan secara online dan gratis. Sangat sesuai dengan karakteristik milenial (yang saat ini ada di usia produktif untuk bekerja) yang menyukai hal-hal mudah.

Namun mereka yang jeli berhasil menemukan kejanggalan. Nyatanya, kode tryout yang diberikan kepada seluruh calon peserta bernomor sama. Dan website domain yang tertera pun justru mengarahkan kita kepada form di Google, bukan pada website resmi info CPNS. Pada akhirnya, terbukti lah bahwa tryout tersebut merupakan berita bohong yang tidak jelas tujuan dari pembentukannya apa.

Yang jadi sorotan justru respon masyarakat terhadap mereka yang tertipu. Berawal dari hoaks, lahir perkataan-perkataan yang tidak beradab. Bukannya mengedukasi, justru menghakimi. Dari kedua kasus tersebut, yang paling sering didengar adalah “Kok bisa ketipu sih, emang ngga cross-check?”. Membuat korban hoaks menjadi pihak yang paling bersalah karena berhasil tertipu dan turut menyebarkan.

Utamanya pada kasus Tryout Online CPNS, masyarakat yang selamat dari tipuan justru menertawakan mereka yang jadi korban. “Katanya generasi milenial, masa ketipu juga?”, “Emang ngga curiga sama persyaratan yang mirip syarat giveaway itu?”, “Makanya literasi.”, dan banyak ungkapan lain yang justru cenderung menyalahkan.

Dari fenomena tersebut, sebenarnya tanggapan seperti apa yang bisa dikatakan ‘benar’ dalam menanggapi hoaks dan korban-korbannya? Apakah memberi kalimat-kalimat penghakiman juga dikatakan sebagai tanggapan yang benar, karena kita tidak termasuk sebagai korban dari hoaks tersebut?

Segelintir masyarakat merasa pantas melempar kalimat-kalimat penghakiman karena mereka merasa benar sebagai salah satu yang tidak jatuh ke perangkap para pencipta hoaks.

Kalau berujung seperti ini, tanggung jawab edukasi hoaks dipegang oleh siapa? Jika orang-orang yang berhasil tidak tertipu akhirnya justru menghakimi juga. Padahal, memerangi hoaks menjadi tanggung jawab bagi semua pihak termasuk pembuat informasi, penerima informasi, dan seluruh masyarakat sebagai pengamat.

Pembuat informasi perlu memerangi hoaks dengan langkah-langkah yang mementingkan kredibilitas dari informasi yang hendak disampaikan. Mereka perlu berhati-hati dengan kata-kata. Tidak melebihkan, mengurangi, atau mengganti makna. Karena pesan bisa ambigu dibuatnya.

Penerima informasi memerangi hoaks dengan literasi. Pentingnya membaca dan mengecek fakta dibalik informasi tersebut adalah salah satu bentuk kepedulian terhadap keabsahan informasi dan penerima informasi. Yang perlu lebih hati-hati adalah ketika penerima pesan hendak meneruskan informasi tersebut ke ruang lingkup yang lebih luas. Sepenting apapun informasi yang ia terima, jika keabsahannya belum teruji, alangkah baik jika niat menyebarkan ditunda sampai setelah ia tau sifat kredibilitasnya sampai di mana.

Sedangkan masyarakat luas sebagai pengamat, dapat memeranginya dengan bantuan edukasi kepada siapapun yang mudah tertipu (korban). Dalam hal ini, yang telah kita soroti sebelumnya, tentang tanggapan masyarakat terhadap korban hoaks. Kalimat-kalimat penghakiman tidak bisa dikatakan sebagai edukasi. Daripada menyalahkan mereka yang terlanjur terjebak, alangkah baik jika diubah dengan kalimat-kalimat penguatan yang mengingatkan untuk memerangi hoaks agar dapat lebih berhati-hati.

Ismi Hakim Azzahrah
Mahasiswa Jurnalistik Ilmu Komunikasi
Universitas Pendidikan Indonesia

Tulisan adalah kiriman netizen, isi tulisan di luar tanggung jawab redaksi.

Ayo Menulis klik di sini.


  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar

Komentar

-->