PSI: Pemindahan Ibu Kota Negara Penting Dilakukan

  Senin, 09 September 2019   Adib Auliawan Herlambang
Juru bicara Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bidang Lingkungan Hidup dan Perkotaan Mikhail Gorbachev (kanan) memberikan paparan terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara. ANTARA/Muhammad Zulfikar

JAKARTA, AYOSEMARANG.COM -- Juru bicara Dewan Pimpinan Pusat  Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bidang Lingkungan Hidup dan Perkotaan ,Mikhail Gorbachev, menilai kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan penting dilakukan.

"Ada beberapa pertimbangan, salah satunya aspek pemisahan administrasi pemerintahan dengan industrialisasi harus dilakukan," kata Gorbachev saat kegiatan TalkShop Ecofriendly Capital of Indonesia di Jakarta, Senin (9/9/2019). 

Menurut dia, Indonesia harus berani memisahkan antara pusat administrasi negara dengan zona industrialisasi. Hal itu dilakukan guna menekan polusi, kepadatan penduduk dan lainnya yang terfokus di satu titik.

AYO BACA : PSI Tolak Revisi UU KPK, Tsamara Amany: Bisa Lumpuhkan KPK

"Trennya 100 negara maju di dunia memisahkan pusat administrasi dan bisnis," kata dia.

Apalagi, ujarnya, saat ini jumlah penduduk di Ibu Kota Jakarta berkisar pada angka 10 juta jiwa yang dinilai cukup mengkhawatirkan keadaan Pulau Jawa jika tidak ada pembatasan.

Bahkan 60 persen penduduk Indonesia berada di Jawa, salah satu imbasnya yaitu masyarakat mulai kekurangan air bersih. Selain persoalan administrasi dan lokasi industrialisasi, Jakarta dianggap juga berada pada jalur gempa bumi.

AYO BACA : PSI: Kami Tidak Mau Minta-minta Jatah Menteri

"Pada 2016 peneliti dari luar Indonesia menemukan sesar atau patahan baru di daerah Jakarta hingga Banten serta adanya pusat gempa," kata dia.

Kajian tersebut, ujarnya, menunjukkan dalam sejarah Jakarta pernah mengalami gempa besar. Oleh karena itu, hal yang sama bisa saja terjadi likuefaksi di Jakarta, Bandung dan Padang Sumatera Barat karena berada di jalur aluvial dan batu pasir.

"Saya berfikir selama ini Jakarta bebas gempa besar tetapi ternyata ada," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa ibu kota akan berlokasi di dua kabupaten sekaligus, yakni Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Jokowi menjelaskan bahwa yang dipindahkan adalah pusat pemerintahan saja sehingga Jakarta tetap menjadi pusat kegiatan ekonomi, jasa, dan transportasi. Biaya pemindahan serta pembangunan berbagai infrastruktur bisa mencapai Rp466 triliun.

AYO BACA : Penggantian Mobil Dinas, PSI: Karena Mau Model Baru, itu Namanya Tersier


   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar