Politik Mikro dan Ketidakpedulian Kita

  Rabu, 16 Oktober 2019   Abdul Arif
Ahmad Abu Rifai, Takmir BP2M Unnes

AYOSEMARANG.COM-- Tahun-tahun belakangan, Indonesia begitu riuh dan gemuruh soal politik. Perbincangan politik eksis di mana-mana; di warung kopi, di kampus, bahkan di kamar pribadi. Orang-orang menyoal presiden, oposisi yang sama-sama vokal—namun kini dianggap bakal redam, dan anggota-anggota DPR yang tidur saat sidang. Politik, yang dulu hanya konsumsi elit, kini dilahap semua golongan. Ini bagus, tentu saja. Namun agaknya perbincangan itu terlalu banyak. Kehidupan sehari-hari seolah tak bisa lepas darinya; politik adalah kita.

Obrolan-obrolan—bahkan debat—itu, sayangnya, hanya fokus menyoal arus besar. Wacana-wacana yang muncul di permukaan dan bertahan lama selalu tentang presiden yang dipuja sekaligus dicaci, lawan politik yang dianggap berani tetapi juga sering ngelantur, dan siapa sesungguhnya yang lebih saleh dari mereka. Begitulah. Politik makro senantiasa jadi bintang di atas panggung.

Fenomena ini sesungguhnya wajar jika dibarengi perhatian yang sama pada elemen-elemen politik mendasar—bahwa pemerintah tidak hanya hingar bingar di ibu kota. Namun, isu-isu tersebut sama sekali tidak muncul. Orang-orang hanya sibuk pada wacana-wacana arus besar, sementara abai terhadap politik mikro; sesuatu yang sesungguhnya lebih dekat.

Politik mikro, sederhananya, berkaitan dengan instansi-instansi kecil pemerintahan. Kita tidak memperbincangkan kepala negara atau gubernur, melainkan kepala desa, camat, dan aspek-aspek lain dalam ruang lingkup lebih kecil dan dekat. Politik pada tingkat ini penting. Sebagaimana kita tahu, kehidupan sehari-hari lebih dekat dengan mereka. Saat ingin mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP), misalnya, kita pergi ke kantor desa lalu kecamatan. Saat ingin membuat sertifikat tanah, kita akan berurusan dengan petugas desa. Begitu pula saat ingin mengurus berbagai surat dan kartu lain.

Sederhanya: politik mikro itu mendasar dan penting. Namun selama ini masih sering diabaikan.

AYO BACA : Satpam di Tegal dapat Hadiah Rumah dari Smartfren

Kita bisa mengetahui ini dari wacana-wacana politik yang hadir di tengah-tengah masyarakat. Pernahkah, misalnya, kita melihat ada demonstrasi menuntut pergantian kepala desa karena dianggap tidak berkompeten menjalankan roda pemerintahan? Pernahkah dana desa menjadi perhatian serius dan perdebatan riuh? Saya rasa tidak pernah.

Padahal jika ditelusuri, pemerintahan desa menjadi salah satu permasalahan serius tahun-tahun ini. Dalam data yang dihimpun oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), angka korupsi di tingkat desa terbilang serius. ICW menunjukkan peningkatan korupsi dari tahun ke tahun sejak 2015 hingga (setidaknya) 2018. Pada tahun 2015, terjadi sebanyak 15 kasus. Tahun selanjutnya meningkat menjadi 41 kasus kemudian bertambah lagi menjadi 96 kasus pada 2017. Tahun 2018, angka kasus setidaknya sama seperti sebelumnya.

Hingga 2018, korupsi desa merugikan negara sebesar 40,6 miliar rupiah. Sebuah angka fantastis. Seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur atau mengorganisasi program-program yang bisa menyejahterakan rakyat.

Isu politik mikro semacam ini jarang sekali—untuk tidak menyebut tidak—jadi perhatian serius masyarakat. Sesekali ia memang muncul, tetapi wacana-wacana lain yang masuk dalam arus besar akan dengan mudah menenggelamkannya. Tidak pernah ada kampanye pengawasan pemerintah desa yang terstruktur dan masif. Tidak ada bising. Semua redam seolah segala hal sedang baik-baik saja.

Media punya kontribusi untuk ini. Mereka cenderung memuat berita-berita skala nasional, mengesampingkan bahwa pada level-level lebih rendah, birokrasi juga juga sedang digerogoti rayap-rayap kecil yang rakus.

AYO BACA : Merangkul Aktivis dan Seniman, Komunitas Solidaria Gelar Diskusi dan Pertunjukan Seni

Namun bagaimanapun, kitalah yang menyumbang paling banyak atas kondisi ini. Kita tidak peduli. Kita memaklumi praktik-praktik penyelewengan di sekitar. Di banyak desa, sebab para petugas masih dikenal bahkan punya ikatan keluarga, kita berpura-pura tidak melihat kecurangan yang mereka lakukan sedari awal. Kita menerima uang suap saat pemilihan kepala desa dan diam. Sementara saat pilpres atau pileg, jika ada calon yang tidak kita suka melakukan serangan fajar, kita berteriak mengumumkan. Bukankah itu tidak adil?

Kita masih diam saat jalan rusak sepanjang desa. Padahal kita tahu dana desa selalu dicairkan setiap tahunnya. Saat ada pungutan dalam pembuatan KTP atau sertifikasi tanah, kita masih belum bersuara.

Selama ini, kita memang hanya fokus pada politik makro dan abai pada yang lebih dekat. Pemerintah desa di pelupuk mata tak tampak, pemimpin di ibu kota seberang lautan bisa dilihat jelas.

Jika terus seperti ini, kondisi pemerintahan kita takkan pernah menjadi lebih baik. Pemerintah pusat memang punya kuasa membuat begitu banyak kebijakan, tetapi pemerintah dalam kelompok-kelompok lebih kecillah yang akan jadi pelaksana. Dana desa boleh saja lancar cairnya dari pusat, tetapi jika tidak dikelola dan diawasi dengan baik, ia hanya akan berakhir menjadi bancakan di saku masing-masing perangkat.

Mulai sekarang, kita harus meningkatkan pengawasan. Jika ada pungutan liar, kita bisa melaporkan ke pihak berwajib. Jika dana yang semestinya digunakan untuk menyejahterakan rakyat tidak tampak pengaplikasiannya, kita harus menuntut transparansi pengelolaannya.

Rayap-rayap itu barangkali kecil dan tidak tampak. Namun pada suatu masa, kita akan menyadari kehadiran dan bahayanya saat meja dan kursi kita patah.

-Ahmad Abu Rifai, Takmir BP2M Unnes

AYO BACA : APBD Jateng Naik Rp 2,1 Triliun, Ganjar Fokus Tingkatkan Fasilitas Dasar Masyarakat

Tulisan adalah kiriman netizen, isi tulisan di luar tanggung jawab redaksi.

Ayo Menulis klik di sini.


  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar