PDI Perjuangan Duga Anies Desak Mundur Dua Kepala Dinas DKI Jakarta

  Sabtu, 02 November 2019   Adib Auliawan Herlambang
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI, Gembong Warsono (Antaranews)

JAKARTA, AYOSEMARANG.COM -- Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI, Gembong Warsono mengatakan, mundurnya dua kepala dinas Pemprov DKI Jakarta diduga bukan karena keinginan masing-masing pribadi.

Menurut Gembong, ada indikasi Gubernur Anies Baswedan sendiri yang meminta dua anak buahnya tersebut mengundurkan diri.

Diketahui, Kepala Badan Pembangunan Daerah Sri Mahendra Satria Irawan dan Kepala Dinas Pendidikan Edy Junaedi mendadak mengundurkan diri.

Sri Mahendra Satria Irawan mengundurkan diri, pada Jumat (1/11/2019) malam. Sementara Edy Junaedi mengundurkan diri, pada Kamis (31/10/2019) malam.

Padahal, Pemprov DKI sedang disorot negatif karena terdapat banyak program pada RAPBD 2020 yang bermasalah.

AYO BACA : Terkait e-Budgeting, Anies: Bukan Diganti, Hanya Ditingkatkan

Mahendra sendiri mengakui alasannya mundur agar Bappeda lebih baik lagi dalam menyusun anggaran. Sementara Edy disebut ingin menjadi staf anjungan Taman Mini.

Gembong sendiri lebih meyakini keduanya mundur karena didesak Anies. Ia menegaskan, Anies kemungkinan panik karena terdapat banyak anggaran program remeh temeh tapi berdana fantastis,bocor ke publik.

"Ya pastilah (Anies panik). Karena serangan publik cukup gencar juga. Maka kepanikan itu yang menyebabkannya memberi tekanan kepada anak buah. Kan bisa saja itu terjadi," ujar Gembong, Sabtu (2/10/2019).

Ia menuturkan, bisa saja Anies panik dan mendesak anak buahnya mundur, karena persoalan perencanaan anggaran yang janggal itu sudah ada sejak lama.

"Bisa saja (Anies panik dan minta Kadis mundur). Ada banyak hal. Tetapi yang pasti ini soal perencanaan kan, bukan dilakukan sebulan dua bulan. Sebelum mereka menyampaikan kepada DPRD pasti kan sudah dipresentasikan kepada pimpinannya (Anies) dulu," jelasnya.

AYO BACA : Kadisparbud DKI Jakarta Mengundurkan Diri

Gembong menyebut, Anies seharusnya sudah sejak awal mengetahui terdapat anggaran janggal semisal membeli lem aibon Rp 82 miliar atau bolpoin Rp 124 miliar.

Karenanya, pegawai ataupun kepala-kepala dinas tidak bisa yang disalahkan sepenuhnya dalam hal tersebut.

"Sekarang akhirnya menyalahkan pihak lain. Kan enggak elegan juga," tuturnya.

Menurutnya, Anies seharusnya sejak awal membenahi sistem e-budgeting yang juga turut disalahkan mantan Mendikbud itu. Ia menganggap Anies yang tidak bisa mencegah masalah ini akhirnya malah membuat gaduh.

"Kenapa tidak diperbaiki saja yang menjadi kekurangan, tidak menyalahkan orang lain. Kalau ini dilakukan Pak Anie, malah tambah gaduh," kata dia.

 

 

AYO BACA : Fraksi Nasdem DKI Sarankan Anies Buka Rancangan Anggaran ke Publik


   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar