Resmi Tersangka, Ketua DPRD Tulungagung Supriyono Ditahan KPK

  Jumat, 08 November 2019   Adib Auliawan Herlambang
Gedung KPK (Antaranews)

JAKARTA, AYOSEMARANG.COM -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Ketua DPRD Tulungagung Supriyono yang sudah berstatus tersangka dalam kasus suap pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015-2018.

"Kami lakukan penahanan Supriyono (Ketua DPRD Tulungagung) 20 hari pertama," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, pada Kamis (7/11/2019).

AYO BACA : Istana Buka Suara Soal Antarasari dan Ahok Jadi Dewan Pengawas KPK

Sebelumnya, Supriyono telah dilakukan pemanggilan kepada KPK sebanyak dua kali. Namun, Supriyono tak kunjung hadir dalam pemeriksaan.

Diketahui, dalam konstruksi perkara kasus tersebut, Supriyono diduga menerima Rp 4,88 miliar terkait proses pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan/atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015-2018.

AYO BACA : Penuhi Panggilan KPK, Soekarwo Diperiksa Terkait Kasus Suap Tulungagung

Uang tersebut diduga berasal dari Bupati Tulungagung 2013-2018 Syahri Mulyo dan kawan-kawan sebagai syarat pengesahan APBD dan/atau APBD Perubahan. Dalam perkara sebelumnya, Syahri Mulyo terbukti menerima suap dari sejumlah pengusaha di Tulungagung.

Dalam persidangan Syahri Mulyo, terungkap adanya uang yang diberikan kepada Ketua DPRD untuk biaya unduh anggaran bantuan provinsi dan praktik uang mahar untuk mendapatkan anggaran baik Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun bantuan provinsi yang dikumpulkan dari uang "fee" para kontraktor untuk diberikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung.

Dalam persidangan itu, terungkap bahwa Supriyono menerima Rp 3,75 miliar dengan rincian penerimaan "fee" proyek APBD Murni dan APBD Perubahan selama empat tahun berturut pada 2014-2017 sebesar Rp 500 juta setiap tahunnya atau total sekitar Rp 2 miliar.

Selanjutnya, penerimaan yang diduga untuk memperlancar proses pembahasan APBD, mempermudah pencairan DAK, dan bantuan keuangan provinsi sebesar Rp 750 juta sejak 2014-2018.

Kemudian, "fee" proyek di Kabupaten Tulungagung selama tahun 2017 sebesar Rp1 miliar. KPK terus mendalami dugaan penerimaan lain yang berhubungan dengan jabatan tersangka SPR sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung.

AYO BACA : Kriteria Anggota Dewas KPK Menyesuaikan Politik Hukum Pemerintah


   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar

-->