Bertemu Presiden, KPU Usul Narapidana Korupsi Dilarang Ikut Pilkada

  Senin, 11 November 2019   Adib Auliawan Herlambang
Ketua KPU Arief Budiman. (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)

JAKARTA, AYOSEMARANG.COM -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan larangan narapidana kasus tindak pidana korupsi yang maju dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 ke dalam Peraturan KPU (PKPU).

Usulan tersebut disampaikan Ketua KPU, Arief Budiman, saat pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Senin (11/11/2019).

"Kenapa yang sekarang sudah ada pengalaman itu kok masih mengusulkan, pertama karena ada novum baru, ada fakta baru yang dulu menjadi argumentasi dan sekarang patah argumentasi itu," ujar Arief.

Fakta baru kata Arief, terdapat calon kepala daerah yang sudah ditangkap dan sudah ditahan, namun masih terpilih. Padahal kata Arief, calon kepala daerah yang sudah ditahan ketika terpilih, tidak bisa memerintah, sehingga digantikan orang lain

AYO BACA : KPU Minta Larangan Mantan Narapidana Korupsi Diperkuat Revisi Undang-undang

Hal tersebut, kata Arief terjadi pada pemilihan bupati Tulungagung, Jawa Timur, dan pemilihan Gubernur Maluku Utara.

"Jadi sebetulnya apa yang dipilih oleh pemilih menjadi sia-sia karena yang memerintah bukan yang dipilih, tetapi orang lain. Itu fakta yang pertama, itu terjadi di tulungagung dan Maluku Utara, pemilihan gubernur Maluku Utara," ucap Arief.

Kemudian kedua kata Arief yakni ada argumentasi kalau seseorang yang sudah ditahan itu telah selesai menjalani hukuman atau sudah tobat dan tak melakukan korupsi lagi.

Namun faktanya terjadi di Kudus yang dilakukan Bupati Kudus Muhammad Tamzil.

AYO BACA : Menhan Prabowo Terapkan Konsep Pertahanan Indonesia Berdaulat dan Mandiri

"Yan kedua, ada argumentasi, kalau sudah ditahan dia sudah menjalani kan sudah selesai, sudah tobat, tidak akan terjadi lagi. Tetapi faktanya kudus itu kemudian, sudah pernah ditahan, sudah bebas, nyalon lagi, terpilih, korupsi lagi," kata Arief.

Karena itu pihaknya melarang narapidana koruptor untuk maju di Pilkada dengan dua fakta tersebut.

"Nah atas dasar dua fakta ini yang kami menyebutkan sebagai novum ini, maka kami mengusulkan ini tetap diatur di pemilihan kepala daerah," ucap Arief.

Lebih lanjut, KPU kata Arief menginginkan agar calon kepala daerah yang ingin maju bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan memiliki rekam jejak yang baik.

"Maka kami ingin satu orang itu betul-betul mampu menjalankan tugasnya dengan baik, sekaligus menjadi contoh yang baik. Itu yang menjadi, nah salah satunya adalah punya rekam jejak yang baik, itu mengapa kami masih mengusulkan di dalam pemilihan kepala daerah," ucap Arief.

"Nah, melihat perdebatan, ini sudah tidak sekeras dulu lagi, pembahasan kita saya rasa semakin banyak yang punya nafas yang sama, punya rasa yang sama, ya kita butuh yang ini," sambungnya.

AYO BACA : KPU Ungkap Dua Daerah Belum Tandatangani NPHD


   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar