Lagu Horor Guru Honor

  Kamis, 21 November 2019   Adib Auliawan Herlambang
Ilustrasi guru (Istimewa)

Guruku tersayang
guru tercinta
tanpamu apa jadinya aku…

Tak bisa baca tulis
mengerti banyak hal..
guruku terima kasihku…

Bait di atas merupakan penggalan lagu yang ditulis salah satu penulis lagu terpandang di Indonesia. Lagu tersebut sempat menjadi idola pada tahun 2009-an. Bagi mereka gerenasi 90-an yang tumbuh pada periode-periode tersebut tentu tidak akan asing. Sebuah lagu sederhana yang menunjukkan rasa terima kasih seorang anak didik terhadap gurunya. Membicarakan masalah guru memang tidak bisa diraguan jika kita menyebut profesi tersebut sebagai profesi yang mulia. Sebagai bukti, bisa kita lihat banyaknya apresiasi terhadap guru, mulai dari hari guru, puluhan lagu - lagu tentang jasa guru, atau bahkan hymne khusus untuk guru. Tak lupa title sebagai pahlawan tanpa tanda jasa yang mana jelas -jelas merupakan wujud apresiasi pemerintah, maupun individu terhadap pelayanan seorang guru.

Secara perlahan peran guru  mulai bergeser bukan lagi sebagai sumber tunggal informasi, dikarenakan adanya perkembangang teknologi. Meski begitu peran guru tidak serta merta mampu digeser dengan mudah. Hal ini pun disetujui oleh orang nomer satu di Indonesia. Pidato tahun lalu Jokowi Widodo sebagai presiden terbaru Indonesia di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (1/12/2018). Pada saat menghadiri puncak peringatan Hari Guru Nasional dan Hari Ulang Tahun ke-73 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)  2018, Ia  menyebut guru adalah profesi mulia yang membentuk karakter-karakter anak bangsa dengan budi pekerti, toleransi, dan nilai-nilai kebaikan. Oleh karena itu guru haruslah tetap guru (manusia), tidak bisa digantikan oleh mesin secanggih apapun. Secanggih apapun tidak bisa. Seharusnya semakin memantapkan kita untuk lebih menghargai jasa guru.

Diapit kebutuhan sebagai Intro

Meski sudah diakui jasanya (guru) dengan sederet apresiasi dan penghargaan, nyatanya tidak serta merta menjadi jaminan 'nasib' seorang guru menjadi mapan atau nyaman. Setidaknya untuk kasus guru honorer. Berbagai demo guru honorer yang terjadi setiap tahunnya dan puluhan gugatan dari guru honorer yang dilayangkan ke pemerintah bisa jadi  merupakan wujud gagalnya pemerintah dalam menyejahterakan guru honorer. Belum adanya peraturan resmi yang mengatur tentang regulasi guru honorer menambah ketidakpastian nasib guru honorer. Miris ketika mendengar ketika di sebuah acara Peringatan Hari Guru Internasional 2019 kembali di singgung tentang gaji guru honerer ada tanggapan cukup 'menggelitik' dari bapak menteri pendidikan terdahulu Muhadjir Effendy berupa nasihat untuk "menikmati saja (perannya sebagai guru), (karena) nanti masuk surga". Bukan sebuah solusi sebenarnya namun masih masuk akal jika dinalar, tapi kembali lagi itu bukan solusi.

Permasalahan guru honorer sebenarnya sudah menjadi lagu lama di Indonesia. Sebuah Pekerjaan Rumah (PR) yang sampai sekarang masih di upayakan titik terangnya. Tuntutan yang datang dari pegawai honorer sebenarnya cukup sederhana, namun dipastikan akan berbuntut panjang apabila dikabulkan dalam jumlah yang banyak “ pengangkatan menjadi ASN/PNS”. Pengangkatan menjadi ASN/PNS dilakukan secara terbatas oleh pemerintah mengingat fokus progam reformasi kabinet yang dilakukan pemerintahan jokowi. Hal inilah yang membuat  antrean menjadi guru PNS semakin mengular dan jumlah guru honorer semakin beranak pinak.

Di Indonesia sendiri jumlah guru honorer cukup tinggi, hampir menyentuh angka 800.000 atau tepatnya 735.825 orang guru per mei 2019 yang mana  merupakan 24 persen jumlah total dari guru yang ada di Indonesia ( Pusdiklat Kemendikbud ). Banyaknya jumlah guru honorer ini disebabkan oleh sejumlah permasalahan, diantaranya pengangkatan ASN/PNS yang terbatas sehingga kebutuhan guru dalam status PNS/ASN tidak juga terpenuhi dari tahun ke tahun, dan juga tingginya guru- guru PNS/ASN di sekolah yang mencapai usia purna kerja tiap tahunnya. Jumlah pensiunan guru setiap tahun mencapai angka 5000 orang. Akibatnya semaking kosong posisi guru di sekolah. Di sanalah alasan pengangkatan guru honorer sepenuhnya merupakan kewenangan kepala sekolah yang mana lebih mengerti kebutuhan sekolahnya ketika tenaga guru-guru ASN dan sumberdaya tidak mencukupi.

Pengangkaan yang dilakukan sepihak oleh kepala sekolah secara terus menerus tanpa campur tangan pemerintah sebenarnya sama halnya seperti gali lubang tutup lubang. Pasalnya penerimaan guru honorer dilakukan kurang memperhatikan kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan untuk menjalankan fungsi jika prinsip yang dianut selama pengangkatan adalah ‘seng penting ono gurune’ sehingga tidak ada jaminan akan kompetensi dan kualifikasi guru yang diangkat sesuai dengan kemendikbud. Sebagai info dikutip dari liputan6.com kekurangan guru pegawai negeri sipil (PNS) di sekolah negeri mencapai 1.141.176 sementara jumlah guru pensiun dalam kurun waktu 2020-2024 mencapai 391.644 guru. Sementara yang sudah pensiun di tahun 2017-2018 mencapai 90.287. Sehingga pengangkatan sebagai guru honorer tidak bisa dihindari dan menjadi awal sekaligus dampak dari siklus ini.

Chorus tuntutan guru honorer

Membawa kembali ‘pesan’ dari guru honorer akan masalah ini yakni “ pengangkatan menjadi ASN/PNS”. Sistem yang sekarang mengenai pengangkatan  guru honorer menjadi ASN/PNS tidak dapat dilakukan secara masive layaknya dulu. Jika dilihat dari sudut pandang kuantitas pengangkatan guru honorer menjadi ASN/PNS tidak salah jika salah satu patflom media berita online menganggap era terdahulu populis terhadap guru honorer meski problematis. Jumlah pengangkatan guru pada era sebelumnya mencapai 1,1 juta sejak 2005 hingga 2014. Berbeda dengan sistem yang digunakan pada masa pemerintahan terdahulu. Guru honorer tidak lagi bisa diangkat secara otomatis dan cuma – Cuma. Kini pengangkatan guru honorer pada era ini wajib hukumnya untuk mengikuti serangkaian tes seperti peserta pendaftar ASN ( Aparatur Sipil Negara) lainnya. Hal ini bahkan ditegaskan kembali  melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Berdasarkan pasal 6 dan 7, ASN ini baru nantinya akan dibagi menjadi pegawai tetap PNS dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Tidak ada pengecualian juga untuk guru honorer untuk menjadi PPPK, pegawai honorer mesti menjalani tes seleksi terlebih dahulu. Jika lolos, gaji dan tunjangannya menjadi setara denga PNS. Perbedaannya PPPK tidak mendapat pensiun dan kontrak kerjanya disesuaikan dengan perjanjian bersama instansi terkait. Perjanjian kerja PPPK minimal satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Acuannya adalah penilaian kinerja. Langkah tersebut merupakan upaya yang dilakukan pemerintahan era Jokowi untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi guru PNS/ASN setelah sebelumnya hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) pada 2017, hasil rata-ratanya tidak mencapai nilai 70. Data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menunjukkan rata-rata nilai UKG tertinggi didapat golongan guru Sekolah Menengah Atas, yakni 69,55 dan untuk golongan guru Sekolah Dasar, yaitu 62,22. (Beritagar,2019).

Pengetatan menjadi ASN/PNS dan  sistem penerimaan calon PNS secara obyektif  ini dapat dikatakan menjadi salah satu cara Jokowi untuk mewujudkan tema dan tagline peringatan kemerdekaan Indonesia ke- 74 tahun "SDM Unggul Indonesia Maju". Terpilihnya kembali Jokowi disinggahsana pemerintahan dapat dipastikan pengangkatan guru honorer menjadi ASN/PNS untuk tahun – tahun selanjutnya akan lebih selektif dan berat mengingat progam reformasi yang diusungnya pada 2019-2024 meliputi peningkatan mutu dan kapasitas ASN.

Kebijakan tersebut tentu membawa masalah lain, meski dampak baik seperti  IPM  (Indeks Pembangunan Manusia) angka ASN menunjukan 71,39 (kategori high human development) naik dari 66,53 pada tahun 2010. Kebijakan tersebut akan bias jika menempatkan guru honorer yang sudah mengabdi bertahun -tahun bahkan ada yang hampir dua dasawarsa sejajar dengan “fresh graduate”. Hal tersebut sama halnya dengan tindakan mengaibkan jasa mereka bertahun-tahun.

Reffrein tuntutan guru honorer

Seperti pengulangan, ketidakjelasan guru honorer tidak hanya berhenti mengenai status yang tak kunjung diangkat- angkat, namun juga ketidakpastian mengenai sumber dana gaji guru honorer. Baru -baru ini, sebuah berita dengan judul besar dan huruf tebal berbunyi “guru-honorer-depok-belum-digaji-3-bulan-pemkot-diminta-investigasi” menjadi berita yang mengantarkan kita ke bagian reffrein lagu horor guru honor. Tahun – tahun akhir ini menjadi guru memang bukan lagi cita cita yang populer, tidak lagi diidam idamkan layaknya dulu. Dulu, cita -cita menjadi guru merupakan cita -cita yang luar biasa dan diimpikan oleh banyak anak.Namun,  Anak -anak zaman sekarang lebih realistis rupanya. Dibanding menjadi guru, lebih banyak mereka akan memilih menjadi youtuber atau gamer. "yang banyak uang". Bukan materialistis apalagi kapitalis karena memang itulah kenyataan.

Guru di Indonesia jika sudah berstatus ASN/PNS memang bergaji lumayan. Mulai dari golongan III (III/a) gaji terendah sebesar Rp 2.579.400, dan tertinggi (III/d) sebesar Rp 4.797.000. Sedangkan gaji PNS golongan IV terendah (IV/a) sebesar Rp 3.044.300, dan tertinggi (IV/e) sebesar Rp 5.901.200 (gaji pokok belum termasuk tunjangan). Nominal tersebut tergolong cukup untuk standart UMR yang ditetapkan pemerintah ditambah adanya tunjangan -tunjangan yang didapat. Namun perlu kita ingat jalan panjang dan rumitnya  menjadi PNS/ASN. Mulai dari wajib menempuh S1, PPG, tes CPNS (syarat guru) dan tes UKG lainnya. Tapi kembali lagi ASN/PNS perlu bersyukur meski tidak digaji setinggi  guru SD di Luksemburg dengan gaji tertinggi US$ 124.000 atau Rp 1,7 miliar/tahun, atau sekitar Rp 146 juta/bulan.

Dalam kasus Guru Honorer  yang bahkan untuk tanggungan gaji belum jelas ditanggung siapa karena dapat diubah sewaktu -waktu (kabar terakhir, tahun 2020 BOS tidak lagi tanggung gaji honorer). Honor guru ASN/ PNS Indonesia tentu sudah menggiurkan memingat  nominal yang biasa dikantongi guru honorer. Selama ini banyak cerita dari guru honorer yang telah mengabdi bertahun -tahun bahkan lebih dari satu dasawarsa hanya mendapat upah 350 ribu sampai satu juta tiap bulannya. Hal tersebut jika disandingkan dengan gaji ASN/PNS saja hanya seperlima dari standart gambaran total gaji (gaji dan tunjangan ) yang diperoleh guru PNS  golongan III/a di masa awal mengabdi sebesar Rp5.215.833. Apalagi jika disandingkan dengan gaji guru Luxemburg, hal itu akan terdengar seperti lagu Elegi. Perbandingannya bahkan sudah terlalu sedih untuk dibayangkan.

Pengangkatan sebagai guru honorer sebenarnya tidak menjadi masalah jika kesejahteraan dan kompetensi guru honerer dapat dipertanggungjawabkan. Soal siapa yang seharusnya menjadi penanggung jawab seharusnya tidak lagi diributkan. Pihak sekolah, pemerintah daerah mapun pemerintah pusat harusnya saling peduli agar lagu- lagu lama seperti hal diatas menjumpai Outro- nya. Seperti halnya kata Bung Hatta "Jatuh bangunnya negara ini sangat tergantung dari bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kepedulian. Indonesia hanyalah sekadar nama dan gambar seuntaian pulau di peta". Semoga dengan pergantian kepemimpinan kemendikbud yang baru ini membawa angin segar dan menyapu lagu horor guru honor ini. 

Penulis: Nur Setiyo Ningsih

Tulisan adalah kiriman netizen, isi tulisan di luar tanggung jawab redaksi.

Ayo Menulis klik di sini.


  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar

-->