Soal Penghapusan UN, KPAI Minta Mendikbud Patuhi Putusan MA

  Selasa, 03 Desember 2019   Abdul Arif
Mendikbud Nadiem Makarim memberikan pidato saat acara Lepas Sambut di Kemendikbud, Jakarta, Rabu (23/10). [Suara.com/Arya Manggala]

JAKARTA, AYOSEMARANG.COM-- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan sudah seharusnya pemerintah menghapus Ujian Nasional (UN) sejak lama. KPAI Menyebut, ada satu putusan Mahkamah Agung yang sejak 2009 tidak dijalankan oleh pemerintah terkait UN.

Sebagaimana diketahui, wacana penghapusan UN kembali digaungkan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Wacana tersebut sebenarnya sudah lama digaungkan namun tak pernah ada realisasinya.

Putusan MA yang dimaksud berawal dari penolakan UN pada 2006, ketika itu UN dijadikan sebagai satu-satunya penentu kelulusan, ketentuan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

PP ini kemudian digugat oleh warga negara melalui citizen law suit dan menang hingga tingkatan Mahkamah Agung.

Kasasi yang diajukan pemerintah ditolak Mahkamah Agung pada 14 September 2009. Hakim MA memerintahkan kepada pemerintah untuk memulihkan psikologis anak-anak yang tidak lulus karena kebijakan UN saat itu.

Selain itu, MA juga memerintahkan sebelum melaksanakan UN, pemerintah wajib; meningkatkan kualitas guru dan menyebarkan guru berkualitas di seluruh Indonesa; memenuhi sarana prasarana pendidikan merata di seluruh Indonesia; dan sistem informasi antar sekolah harus merata di seluruh Indonesia.

Seharusnya pemerintah saat itu memoratorium atau menghentikan sementara kebijakan UN sampai ketiga perintah MA dilaksanakan oleh pemerintah pusat, provinsi dan daerah. Namun, sampai hari ini ketiganya belum sepenuhnya dipenuhi negara. Kebijakan UN terus dilanjutkan, hanya saja tidak lagi menjadi 100 persen penentu kelulusan, ujar Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti melalui keterangan tertulisnya, Selasa (3/12/2019).


  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar

-->