Tak Hilangkan Kata Khilafah Islamiyah, PKPI: Say No to FPI

  Kamis, 05 Desember 2019   Adib Auliawan Herlambang
Aksi Front Pembela Islam (FPI). (republika)

SEMARANG, AYOSEMARANG.COM -- Polemik perpanjangan izin surat keterangan terdaftar (SKT) organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI) terus mendapat sorotan berbagai pihak. Termasuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). 

Ketua Umum PKPI, Diaz Hendropriyono menyatakan, pro dan kontra yang menguat di publik memberikan pesan hanya FPI yang mendapatkan perhatian sedemikian besar. Padahal, Per-1 Agustus 2019 terdapat 420.381 ormas di Indonesia. 

Mengenai dapat atau tidaknya SKT diperpanjang. Sebagai partai yang pancasilais, dalam persoalan ini PKPI obyektif mencermatinya. 

AYO BACA : Terkait Ceramah Gus Muwafiq, Laporan FPI Ditolak Polisi

"Tidak perlu kita habiskan energi dan waktu terlalu banyak untuk FPI. Ngapain ngurusin FPI terus?" Ada ratusan ribu ormas lain yang perlu kita urus. Selesaikan polemik ini," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (5/12/2019).

PKPI mendukung pemerintah agar tetap tegas terhadap FPI. PKPI menilai, langkah pemerintah yang tidak berkompromi demi penegakkan pancasila dan persatuan di NKRI adalah langkah yang tepat. 

"Minta mereka untuk mengubah AD/ART, agar dapat dimasukan Pancasila dan dibuang kata-kata Khilafah Islamiyah. Jika tidak, say No to FPI. Tidak ada celah untuk negosiasi," ucap Diaz. 

AYO BACA : BTS Boyong 9 Penghargaan, Cek Daftar Lengkap Pemenang MAMA 2019

FPI pun diminta harus menghormati keputusan yang diambil pemerintah. Mengingat setiap warga negara Indonesia harus tetap taat terhadap hukum positif di negeri ini.

“Diberikan atau tidaknya SKT, FPI tetap wajib menghormati koridor-koridor yang disepakati bersama dalam naungan NKRI," ucap Diaz. 

Diketahui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mempermasalahkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga ormas Front Pembela Islam (FPI).

Bahwa visi dan misi organisasi FPI adalah penerapan Islam secara kafah di bawah naungan khilafah Islamiyah melalui pelaksanaan dakwah, penegakan hisbah dan pengawalan jihad. Hal itu tertuang dalam pasal 6 AD/ART. (Dhika Alam Noor)

AYO BACA : FPI Janji Setia pada Pancasila, Wapres: Benar Tidak Pernyataan itu


   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar