KPCDI Minta BPJS Sosialisasikan Penghapusan Rujukan Berjenjang Cuci Darah

  Selasa, 14 Januari 2020   Abdul Arif
Ketua Umum Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI), Tony Samosir. (dok)

JAKARTA, AYOSEMARANG.COM-- Ketua Umum Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI), Tony Samosir mengapresiasi Pemerintah dan BPJS Kesehatan yang menghapus sistem rujukan berjenjang untuk cuci darah. Namun demikian, KPCDI masih menemukan persoalan di lapangan.

Karena sebetulnya proses tersebut tidak memiliki dampak positif bagi pasien, justru menambah beban ekonomi dan kondisi kesehatan pasien, ujar Tony di Jakarta, Selasa (14/01/2020).

Kendati demikian, Tony menyoroti bahwa kebijakan yang positif itu ternyata di lapangan masih menyisakan persoalan. Pasalnya, tindakan penghapusan sistem rujukan berjenjang ini belum tersosialisasi dengan baik ke seluruh unit hemodialisis di Indonesia.

Temuan kami di lapangan belum tersosialisasikan secara massif. Pasien masih banyak yang mengurus rujukan berjenjang. Bahkan kalau tidak ada rujukan pasien tidak bisa cuci darah, tegasnya. 

AYO BACA : Erick Thohir Konsultasi dengan Mahfud dan Prabowo Rombak Direksi Asabri

Salah satu pasien cuci darah, Harry Nurdiansyah (35 tahun) mengaku salah satu rumah sakit di Tangerang belum mendapat informasi terkait penghapusan sistem rujukan.

Bahkan, pihaknya masih diminta untuk mengurus terlebih dahulu surat rujukan agar bisa cuci darah.

Harus ada rujukan dulu kata petugas. Ini rujukan saya per hari ini habis. Disuruh ngurus dulu, ujar Harry.

Agar kebijakan pemerintah diketahui khalayak luas, KPCDI meminta BPJS Kesehatan segera melakukan sosialisasi agar pelayanan berjalan baik.

AYO BACA : Ditanya Naturalisasi atau Normalisasi Sungai, Begini Jawaban Ahok

BPJS segera melakukan sosialisasi. Informasinya masih simpang siur. Ada yang tidak perlu rujukan, dan di rumah sakit lain masih perlu rujukan. Ini kan aneh jadinya, kata Tony. 

Tony juga meminta pemerintah dan BPJS Kesehatan agar memperbaiki sistem rujukan berjenjang bukan hanya untuk terapi hemodialisa saja, tetapi pasien gagal ginjal dengan cuci darah mandiri (peritoneal dialisis) dan transplantasi ginjal juga diberikan hak yang sama.

Tony mencontohkan pasien transplantasi ginjal. Di Jakarta, pasien ini hanya bisa mengakses obat di RSCM. Harusnya, tidak perlu mengurus rujukan berjenjang lagi, karena hanya bisa diobati di RSCM. 

Faktanya, pasien gagal ginjal dengan metode terapi lainya seperti transplantasi dan cuci darah mandiri ini sampai sekarang masih perlu mengurus rujukan. Padahal mereka juga pasien gagal ginjal yang perlu terapi seumur hidupnya. Begitu juga cangkok ginjal, buat apa dirujuk ke rumah sakit di bawahnya? Kan sudah jelas hanya RSCM yang mampu mengobati. 

Justru sistem rujukan berjenjang ini akan membuat kerugian keuangan bagi BPJS Kesehatan. Mengeluarkan biaya namun tak sesuai kompetensinya, cetusnya. 

Diketahui, per tanggal 1 Januari 2020, BPJS Kesehatan mempermudah sistem rujukan berjenjang bagi pasien hemodialisa yang ingin melakukan tindakan tersebut. Pasien tidak perlu lagi memperpanjang surat rujukan berjenjang setiap 3 (tiga) bulan ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

AYO BACA : Berkat Twitter, Saudara Kembar Terpisah 16 Tahun Akhirnya Bertemu


  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar