Hartopo Minta Camat dan Kades Dekati Warga Sosialisasikan PBB P2

  Selasa, 03 Maret 2020   Arie Widiarto
Plt Bupati Kudus Hartopo menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) kepada 9 Camat dan 9 perwakilan desa.(dok)

KUDUS, AYOSEMARANG.COM-- Plt Bupati Kudus HM Hartopo mengingatkan agar para Camat dan Kepala Desa di Kudus lebih aktif dalam penarikan pPajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2). Menurutnya, Kepala Desa bisa menemui warga dan memberikan penjelasan terkait pentingnya pajak PBB P2. 

"Selain untuk mendekatkan diri ke masyarakat, turun bawah juga bisa menjadi sarana untuk memberikan pemahaman pentingnya pajak PBB P2," kata Hartopo saat Sosialisasi PBB P2 dan Sistem Laku Pandai dihelat Pemerintah Kabupaten Kudus di Pendopo Kabupaten Kudus, Selasa (3/3/2020) pagi.

Image may contain: 5 people, people standing

Sosialisasi diikuti oleh seluruh Camat, Kepala Desa, notaris, dan pemangku kepentingan lainnya.

AYO BACA : Hartopo: Obat Paling Manjur adalah Semangat dan Percaya Diri

Menurut Hartopo keberhasilan pengelolaan PBB P2 karena ada partisipasi dari berbagai pihak. Ia juga menekankan adanaya inovasi untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dengan memberikan kemudahan dalam membayar pajak. 

Hartopo mengapresiasi adanya sistem Laku Pandai Bank Jateng yang bisa membantu mengatasi persoalan saat membayar pajak.

"Ke depan penerimaan pajak yang kita targetkan harapannya dapat tercapai, sehingga pembangunan yang kita lakukan akan dapat berjalan dengan lebih baik. Adanya sistem Laku Pandai dari Bank Jateng ini harapannya lebih mempermudah dan mendekatkan masyarakat dalam membayar pajak," ujarnya.

Image may contain: 8 people, including Teguh Yuwono

AYO BACA : Jaga Kelancaran Nataru, HM Hartopo Beri Penghargaan Satlantas Polres Kudus

Hartopo juga menginisiasi adanya teguran untuk wajib pajak yang 'bandel'. Teguran ataupun sanksi yang diberikan harus proporsional dan membuat wajib pajak 'bandel' jera.  "Kalau yang 'bandel' itu, ya, bagusnya diberikan teguran atau sanksi. Supaya terasa efeknya. Tapi, masih dalam koridor proporsional dan tidak berlebihan," pungkasnya.

Menurut Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan dan Aset Daerah Kudus Eko Djumartono, presentase wajib pajak yang telah membayar pajak PBB P2 di Kudus telah mencapai angka lebih dari 80%. 

Namun, pihaknya tetap menargetkan kenaikan presentase wajib pajak pada tahun 2020. Dengan adanya kemudahan sistem pembayaran dari Bank Jateng maupun BUMDes, lanjut Eko, diharapkan masyarakat dapat menikmati kemudahan dalam bertransaksi. Selain itu, Eko juga mengingatkan bahwa batas maksimal pembayaran pajak PBB P2 tahun 2020 yakni 30 September. Jika menunggak, wajib pajak akan dikenakan denda 2 persen per bulan.

Image may contain: 5 people, people smiling, people sitting

"Wajib pajak dapat membayar lewat Bank Jateng dan juga lewat desa dengan adanya BUMDes. Jangan sampai telat bayar pajak karena akan ada denda 2 persen tiap bulannya. Jadi, manfaatkan kemudahaan yang telah ada baik itu dari Pemerintah Kabupaten Kudus maupun dari Bank Jateng," jelasnya.

Sementara itu, usai menerima lembar pajak PBB P2 yang telah lunas, Plt Bupati Kudus Hartopo menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) kepada 9 Camat dan 9 perwakilan desa. (adv)

AYO BACA : Pesta Siaga Kwartir Kudus, Mawar Hartopo: Patuhi Dwi Darma dan Dwi Satya


   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar