Liga Tembakau Indonesia: Pajak Rokok, Talangi BPJS atau Biayai Gerakan Anti Rokok?

  Jumat, 13 Maret 2020   Abdul Arif
Petani tembakau asal Desa Bologarang, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, menjemur tembakau rajangan, Kamis (4/10/2018). (Arie Widiarto/Ayosemarang.com)

JAKARTA, AYOSEMARANG.COM -- Koordinator Liga Tembakau Indonesia, Zulvan Kurniawan berpendapat, duit dari rokok masih menjadi andalan untuk dana talangan pembiayaan kesehatan. 

Banyak daerah memang yang sudah mengambil kebijakantersebut, namun biasanya diambil dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), tidak dari pajak rokok. 

"Di Indonesia setiap daerah mendapatkan DBHCHT dan DBH pajak rokok. Keputusan MA yang membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan makin menguatkan kebijakan daerah-daerah untuk menambal iuran BPJS warganya dari pajak rokok yang diterima daerah tersebut," tegas Zulvan di Jakarta, Jumat (13/03).

Zulvan menegaskan, di Indonesia ada dua macam pungutan yang dikenakan atas rokok. Satu pungutan cukai yang dihitung berdasarkan HJE dan ada pungutan pajak rokok yang dihitung dari besaran cukai produk rokok tersebut. Besaran pajak rokok yang dipungut sebesar 10% dari cukai. 

Ia menambahkan, pungutan cukai diatur melalui UU Cukai Tahun 2007 yang mencantumkan juga pengaturan pungutan untuk tembakau iris, cerutu, dan minuman mengandung etil alkohol. Sementara pungutan pajak rokok didasarkan kepada UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

AYO BACA : Penggunaan DBH Cukai Hasil Tembakau di Jateng Difokuskan 5 Sektor

"Keputusan MA ini bagi kalangan anti rokok adalah satu pukulan tersendiri," tegas ia.

Bagi kaum anti tembakau, pajak daerah seharusnya digunakan untuk mencegah dampak rokok tidak secara langsung didebit ke iuran BPJS. Nah, karena anggaran kesehatan langsung didebit ke iuran BPJS maka tidak ada dana untuk kampanye anti rokok. Karena untuk penanggulangan dampak rokok, dll diperlukan biaya sosialisasi dan sebagainya. 

"Untuk itu mereka melakukan judicial review terhadap Perpres Nomor 82 Tahun 2018 pasal 99 dan 100 guna mengalihkan iuran BPJS ke dana penanggulangan dampak rokok termasuk," imbuhnya. 

Namun, kata Zulvan, ada satu hal lagi yang mendasari tuntutan judicial review itu, bukan semata hanya memperebutkan dana kampanye. Landasan dari kerja-kerja gerakan anti rokok memang adalah Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau atau Framework Convention On Tobacco Control (FCTC). 

Menurutnya, FCTC menghendaki negara berperan serta secara aktif dalam penanggulangan dan penanganan bahaya dan dampak rokok. 

AYO BACA : Liga 2 Siap Dimulai, 5 Klub Belum Lunasi Gaji Pemain

"Dengan landasan itu, maka gerakan anti rokok di Indonesia memandang perlunya pajak rokok disalurkan kepada mereka bukan untuk menambal iuran BPJS di daerah," katanya.

Zulvan mengatakan, Indonesia memang belum mengaksesi FCTC, dan pihaknya berharal semoga tidak akan mengaksesinya. Pasalnya, peraturan pengendalian tembakau saat ini sudah mengatur secara adil kebijakan pengendalian tembakau di Indonesia. 

"Untuk itu pajak rokok yang dipungut bisa digunakan secara langsung untuk menambal iuran BPJS," ujarnya. 

Menurutnya, jika Indonesia mengaksesi FCTC sudah barang tentu peruntukan pajak rokok digunakan untuk membiayai penanggulangan dampak rokok. Karena semangat dari pengenaan pungutan tersebut salah satunya untuk membiayai kampanye anti rokok di daerah-daerah dimana salah satunya melalui penerapan Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Dalam posisi ini, pihaknya sangat bersyukur Mahkamah Agung masih memberikan keputusan yang berkeadilan demi jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia.

"Dan memang begitulah semestinya. Apapun wujudnya jika itu adalah pungutan pajak digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," tukasnya.

AYO BACA : Dampak Kenaikan Cukai Tembakau, APTI Minta Impor Dibatasi


   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar