Antisipasi Penularan Covid-19, Tahapan Pilkada Kendal 2020 Ditunda

  Senin, 23 Maret 2020   Adib Auliawan Herlambang
Ketua KPU Kendal Hevy Indah Okatria. (Edi Prayitno/Kontributor Kendal)

KENDAL, AYOSEMARANG.COM  -- Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kendal 2020 ditunda seiring dengan himbauan pemerintah untuk pencegahan penyebaran covid-19. KPU Kendal segera menerbitkan surat keputusan (SK) KPU Kendal, tentang Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal tahun 2020.

Surat keputusan itu merujuk pada surat edaran (SE) nomor 8 tahun 2020 KPU RI, tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor L7s lpL.o2-Kpt/ot /KPU/ ilr/ 2020 tentang penundaan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020, dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Ketua KPU Kendal, Hevy Indah Oktaria, Senin (23/03/2020)  mengatakan, sesuai surat edaran itu hanya pada penundaan tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak, untuk pelaksanaan pemungutan suara Pilkada serentak di setiap TPS tetap sesuai dengan yang sudah ada ditetapkan tanggal 23 September 2020. 

AYO BACA : Pesantren di Kendal Larang Santri Pulang dan Dijenguk Keluarga

"Kalau memang nanti ada penundaan pemungutan suara maka harus dengan PERPU atau revisi undang-undang, karena yang mengatur pelaksanaanya di bulan September 2020, berdasarkan undang- undang. Sementara KPU hanya menunda tahapanya," ujarnya.

Hevy mengungkapkan, yang melatarbelakangi SE KPU RI itu terbit atas dasar semakin meningkatnya penyebaran corona virus disease 2019 (Covid-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan memperhatikan pernyataan resmi World Health Organization (WHO) yang menyatakan Covid-19 sebagai pandemik global. 

Kemudian pernyataan Presiden RI tentang penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional (bencana non-alam) dan keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait perpanjangan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia, sehingga KPU perlu melakukan langkah-langkah pencegahan untuk meminimalisasi penyebaran Covid -19.

AYO BACA : Lagi, WNI Dinyatakan Positif Covid-19 di Singapura

"Surat Edaran bertujuan untuk mencegah dan meminimalisasi penyebaran serta mengurangi resiko covid-19 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Kiomi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada khususnya dan masyarakat luas pada NKRI pada umumnya dalam tahapan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan, Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota," ungkapnya.

Hevy menyatakan, garis besar sesuai SE KPU RI, ruang lingkup surat edaran penundaan tahapan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020, seperti pelantikan dan masa kerja PPS, verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan PPDP dan pelaksanaan coklif, pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. 

Lebih lanjut Hevy menjelaskan, tahapan penundaan yang dimaksud, misal pelantikan PPS 22 Maret 2020 dan masa kerja PPS 23 Maret hingga 23 November 2020, dengan ketentuan, dalam hal PPS sudah dilantik masa kerjanya ditunda. 

"Untuk PPS akan dilantik, dalam pelaksanaanya harus berkoordinasi dengan pihak terkait yaitu Pemda dan kepolisian," tukasnya. 

Hevy menambahkan, Isi surat edaran KPU RI, KPU Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota agar segera mengambil langkah-langkah sebagai berikut, terkait pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS), maka KPU harus menunda pelaksanaan pelantikannya, jika KPU Kabupaten/Kota telah siap melaksanakan pelantikan PPS dan berdasarkan koordinasi dengan pihak berwenang dinyatakan bahwa daerah tersebut belum terdampak penyebaran Covid-19, maka pelantikan PPS dapat dilanjutkan. Masa kerja PPS yang telah dilantik akan diatur kemudian," terangnya.

"Surat edaran juga mengamanatkan untuk menunda pelaksanaan verifikasi syarat dukungan calon perseorangan yang belum dilaksanakan, menunda pembentukan petugas pemutakhiran daftar pemilih, menunda pelaksanaan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih," pungkasnya.

AYO BACA : Menang Lagi di Pilkades Cepiring Kendal, Pak Ndut Diarak Warga


   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar