Proyeksi Anggaran Penanganan Korona di Jawa Tengah

  Senin, 23 Maret 2020   Adib Auliawan Herlambang
Data penanganan Covid-19 FITRA Jawa Tengah (dok)

AYOSEMARANG.COM -- Sajian data di laman corona.jatengprov.go.id menginformasikan, per hari ini (22 Maret 2020, 09.04 WIB), Orang Dalam Pengawasan (ODP) berjumlah 2.416 orang, jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) 165 sedang dalam perawatan dan 14 kasus positif. Saat ini 11 sedang dirawat dan 3 meninggal. Menyikapi merebaknya virus corona di Jawa Tengah, pemerintah perlu melakukan upaya serius untuk menangani persebaran tidak semakin meluas.

Salah satunya dengan mendesain program kegiatan serta anggaran yang berdaya-guna untuk mengatasi secara sistemik. Sampai rilis ini diturunkan, belum ada informasi terkait besaran anggaran yang akan disiapkan pemerintah provinsi untuk menangani corona di Jawa Tengah.

FITRA Jawa Tengah mencoba memproyeksikan anggaran penanggulangan corona di Jawa Tengah. Setidaknya ada potensi anggaran sebesar Rp 4.326.233.343.000 yang dapat dialokasikan untuk menangani COVID 19 di Jawa Tengah. Anggaran tersebut bersumber dari 7 (tujuh) pos anggaran sebagai berikut; pertama, biaya Perjalanan Dinas DPRD Provinsi Rp 175.234.040.000. Kedua, Dana alokasi umum Rp 3.830.691.947.000. 

Ketiga, Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Rp 4.555.678.000. Keempat, Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi Rp 833.133.000. Kelima, Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Rp 226.494.977.000. Keenam, Dana Insentif Daerah Rp 68.423.568.000 dan Ketujuh, Belanja tidak terduga Rp 20.000.000.000. Tentu saja, jumlah Rp. 4.326.233.343.000 tersebut merupakan pospos anggaran yang memungkinkan dijadikan sumber dana untuk menangani sekaligus menanggulangi penyebaran COVID 19 di Jawa Tengah. Terkait jumlah pasti (riil) dan diambilkan dari pos-pos anggaran mana saja, tentu menunggu kebijakan pemprov.

Komitmen DPRD

Dalam Rapat pimpinan DPRD Propinsi Jawa Tengah, yang diunggah oleh salah seorang pimpinan DPRD Jawa Tengah, Sukirman memutuskan beberapa poin antara lain; “Pertama, mendukung semua langkah yang dilakukan propinsi Jawa Tengah dalam menanggulangi bahaya corona. Kedua, menyediakan dan menyetujui anggaran yang cukup yang sedang disusun oleh pemerintah dalam upaya penanggulangan corona melalui anggaran mendahului perubahan atau anggaran dana tak terduga. 

Ketiga, ingin menghentikan seluruh kegiatan kunjungan DPRD Jawa Tengah sekaligus memangkas anggaran kunker DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk dialokasikan penanggulangan corona. Keempat, menugaskan seluruh anggota DPRD Propinsi Jawa Tengah untuk turun ke daerah pemilihan masing-masing mengevaluasi dan memonitor segala program penanggulangan bahaya corona.

Pos anggaran yang akan dipangkas untuk penanganan corona berasal dari anggaran kunjungan kerja DPRD. Total anggaran perjalanan dinas DPRD Jawa tengah 2020 sebesar Rp. 175.234.040.000 terdiri dari perjalanan dinas dalam daerah Rp. 54.763.851.000, perjalanan dinas luar daerah Rp. 113.283.782.000, dan perjalanan dinas luar negeri Rp. 7.186.407.000. Sementara total anggaran perjalanan dinas baik eksekutif maupun legislatif sebesar Rp. 598.121.056.000.

Kebijakan Anggaran Pemerintah Pusat Selain pemangkasan anggaran kunjungan kerja dewan, dapat ditambahkan dari pos belanja tidak terduga sebesar 20 milyar. Pemprov Jateng juga dapat mengalokasikan pencengahan dan penanggulangan Virus Corona mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Dalam PMK tersebut ditegaskan bahwa APBD yang dapat dipergunakan untuk upaya menanggulangi Virus Corona adalah Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2020. Dana Bagi Hasil yang dapat dipergunakan untuk menanggulangi Virus Corona adalah Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Dana Bagi Hasil SDA selain Dana Bagi Hasil Kehutanan dan Dana Bagi Hasil Migas dalam rangka otonomi khusus.

Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum terdapat pada jenis pendapatan Dana Perimbangan. Dana Perimbangan dalam APBD Provinsi Jawa Tengah mencapai Rp 12.214.821.794.000 atau 43,2% dari total pendapatan daerah. 

Dana perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil (Pajak/Bukan Pajak). Dana Alokasi Umum dalam Dana Perimbangan mencapai Rp 3.830.691.947.000 atau 31,4 %, Dana Alokasi Khusus mencapai Rp 7.607.305.225.000 atau 62,3 %, sedangkan Dana bagi Hasil mencapai Rp 776.824.622.000 atau sekitar 6,4 %. 

Sedangkan Dana Insentif Daerah terdapat pada jenis Pendapatan lain-lain dalam APBD. Dana Insentif Daerah dalam APBD Provinsi Jawa Tengah 2020 diproyeksikan mencapai Rp 68.423.568.000 atau sekitar 73,8% dari Total Pendapatan lain-lain dan 0,24% dari Total Pendapatan. 

Terkait dengan Dana Bagi Hasil, secara spesifik sesuai PMK adalah, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Dana Bagi Hasil SDA selain Dana Bagi Hasil Kehutanan dan Dana Bagi Hasil Migas dalam rangka otonomi khusus dapat dipergunakan untuk menanggulangi Virus Corona. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dalam APBD Provinsi Jawa Tengah 2020 diproyeksikan mencapai Rp 26.494.977.000 atau 29,2% dari total Dana Bagi Hasil. 

Dana Bagi Hasil SDA selain Dana Bagi Hasil Kehutanan di Jawa Tengah bersumber dari Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak dan Gas Bumi yang mencapai Rp 4.555.678.000 atau 0,6% dari total
Dana Bagi Hasil, dan bersumber dari Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi yang juga dianggarkan mencapai Rp 833.133.000 atau 0,1 dari total Dana Bagi Hasil. 

Proyeksi Akumulatif & Harapan FITRA

Berdasarkan paparan diatas, secara akumulatif Pemprov Jateng dapat mengalokasikan sebesar Rp 4.326.233.343.000 yang bersumber dari Biaya Perjalanan Dinas DPRD Provinsi Rp 75.234.040.000, Dana alokasi umum Rp 3.830.691.947.000, Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Rp 4.555.678.000, Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas
Bumi Rp 833.133.000, Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Rp 226.494.977.000, Dana Insentif Daerah Rp 68.423.568.000 dan Belanja tidak terduga Rp 20.000.000.000.

Menyikapi makin meningkatnya persebaran COVID-19, FITRA Jawa Tengah berharap pemerintah provinsi segera melakukan langkah-langkah terukur untuk mencegah penyebaran, meningkatkan akses pelayanan fasilitas kesehatan, meningkatkan edukasi PHBS di tingkat akar rumput, serta mengantisipasi dampak-dampak sosial ekonomi yang menyertainya, khususnya bagi kelompok miskin dan rentan yang jauh dari jangkauan informasi.

Penulis: Mayadina RM/Kordinator FITRA Jawa tengah

Tulisan adalah kiriman netizen, isi tulisan di luar tanggung jawab redaksi.

Ayo Menulis klik di sini.


   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar