Kudus Kaji Rencana Karantina Wilayah, Hartopo: Perlu Kajian yang Cermat

  Senin, 30 Maret 2020   Arie Widiarto
Plt Bupati Kudus Hartopo saat Rapat Evaluasi Penanganan COVID-19 di Command Center, Senin (30/3/2020). (dok)

KUDUS, AYOSEMARANG.COM-- Jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) maupun Orang Dalam Pemantauan (ODP) di Kabupaten Kudus kian bertambah. Belum lagi warga Kudus yang kembali dari perantauan. Hal itu mendorong Pemerintah Kabupaten Kudus mengkaji kebijakan karantina wilayah. Hal itu mengemuka saat Rapat Evaluasi Penanganan COVID-19 di Command Center, Senin (30/3/2020).

Menurut Plt Bupati Kudus Hartopo, karantina wilayah bisa diterapkan dengan kajian yang cermat di lapangan. Ia menyebut, jumlah penerima bantuan atau jaring pengaman sosial harus akurat. Selain itu, diperlukan pos-pos terpadu di setiap pintu perbatasan Kudus.

Protokolnya harus jelas. Maka, kita memerlukan kajian yang lebih mendalam, tegas Hartopo.

Hartopo mewanti-wanti agar jangan sampai ketika karantina wilayah diterapkan, justru menimbulkan masalah baru. 

AYO BACA : Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang Terapkan Online Customer Service

Termasuk kita rumuskan, siapa yang berhak menerima bantuan sosial atau jaring pengaman sosial, apakah yang statusnya ODP atau warga tidak mampu yang sudah tercatat di Dinas Sosial. Kita juga harus siapkan pos terpadu di tiap perbatasan untuk antisipasi lalu lintas manusia, jelasnya.

Selain itu, Hartopo mengatakan, peran aktif kepala desa, lurah, maupun camat harus lebih ditingkatkan. Utamanya, terkait dengan datanya para pemudik ataupun tenaga kerja yang berasal dari zona merah COVID-19. Para kepala desa, lurah, dan camat harus mendata secara akurat warganya.

Selain itu, pelaksanaan sosialisasi agar masyarakat Kudus tidak mengadakan kegiatan yang berpotensi mengundang keramaian atau kerumunan juga harus selalu dilaksanakan. Para kepala desa, lurah, dan camat juga diminta untuk terus memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang arti penting penerapan pola hidup sehat dan cuci tangan pakai sabun.

AYO BACA : Antisipasi Covid-19, Warga Tutup Akses Jalan di Kelurahan Mugassari Semarang

Peran para kades, lurah, dan camat harus terus proaktif untuk mendata warganya yang berasal dari kawasan zona merah COVID-19. Selain itu, dilaksanakan pula penjelasan kepada masyarakat untuk menerapkan social distancing. Kegiatan yang berpotensi ramai agar ditunda. Sosialisasi bahaya virus COVID-19 dan upaya pencegahan juga harus terus dilakukan, ujarnya.

Sementara itu, Kapolres Kudus Catur Gatot Efendi menyoroti tentang informasi hoax yang beredar di masyarakat. Pihaknya mengimbau seluruh masyarakat Kudus agar tidak mudah menyebar ataupun membuat berita hoax. Mengingat, berita hoax dapat membuat masyarakat resah. 

Kami imbau agar masyarakat tidak mudah untuk menyebar berita hoax. Ini sangat berbahaya. Apalagi, kondisi saat ini sedang terjadi pandemi global yang cukup meresahkan, katanya.

Terkait dengan upaya pencegahan dan penanganan COVID-19, Dandim 07/22 Kudus Irwansyah punya pendapat lain. Pihaknya menganjurkan, Pemerintah Kabupaten Kudus dan Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 harus melakukan kerja secara sporadis. 

Artinya, perlu langkah-langkah nyata yang terukur dan ada sanksi. Selain itu, Irwansyah juga mengusulkan agar Pemerintah Kabupaten Kudus menyiapkan ruang isolasi bilamana terjadi kejadian yang tidak diinginkan. 

Alangkah baiknya, untuk upaya pencegahan dilakukan secara sporadis. Sudah banyak imbauan tapi masyarakat tidak mengindahkan. Maka, perlu ada sanksi. Selain itu, saya menyarankan Pemkab Kudus punya gedung untuk dijadikan sebagai ruang isolasi, ujarnya. (adv)

AYO BACA : Japelidi Produksi Konten dalam 42 Bahasa Daerah Lawan Hoaks tentang Covid-19


  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar