Pemkot Surabaya Dinilai Gagal Putus Penyebaran Virus Korona

  Senin, 11 Mei 2020   Adib Auliawan Herlambang
Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini memimpin langsung penyemprotan disinfeksi di Kampung Kebangsren Kota Surabaya. (Dok. Humas Pemkot Surabaya)

SURABAYA, AYOSEMARANG.COM -- Pemkot Surabaya dinilai tak berhasil dalam memutus rantai penyebaran virus corona selama penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tahap pertama sejak 28 April hingga 11 Mei 2020.

Pemkot Surabaya dinilai perlu membuat roadmap yang jelas dan terukur untuk memutus penyebaran Covid-19.

"Kami menilai pemkot tidak memiliki roadmap (peta jalan) yang terukur sehingga grafik penyebaran Covid-19 masih tinggi," kata Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah di Surabaya, Senin (11/5/2020).

Menurut Laila, dengan roadmap yang jelas dan terukur itu, makapenanganan Covid-19 bisa lebih baik dan efektif. Tanpa itu, menurutnya penanganan pandemi Covid-19 ini akan serampangan, bahkan bisa dianggap masyarakat sekadar pencitraan.

AYO BACA : Pedagang Terinfeksi Korona, Surabaya Tutup 5 Pasar

"Ada banyak evaluasi yang harus dilakukan Pemkot Surabaya dengan sudah berjalannya PSBB tahap pertama. Misalnya bagaimana target yang terukur dari penerapan PSBB itu," ujarnya seperti dilansir dari Republika.co.id.

Laila menjelaskan target itu bisa mencakup jumlah pengujian sampel dan tes PCR yang telah dilakukan. Selain itu juga perlu diukur sejauh mana agresifitas pelacakan penyebaran Covid-19 yang sudah dilakukan.

"Perlu dikaji juga, seberapa ketat monitoring potensi penyebaran Covid-19 di beberapa klaster," ucapnya.

Politikus PKB ini menganggap pengawasan klaster sangat penting untuk mengantisipasi terjadinya klaster baru. Apalagi, kata dia, ada klaster di Surabaya yang diabaikan seperti halnya klaster pabrik rokok PT HM Sampoerna Tbk di kawasan Rungkut yang dinilai telat ditangani Pemkot Surabaya.

AYO BACA : Warga Terdampak Covid-19 di Yogyakarta Dapat Rp1,8 Juta

"Baru setelah ramai terungkap di publik, Pemkot Surabaya seperti kebakaran jenggot," ujar Laila. 

Tak kalah pentingnya, lanjut Laila, dari roadmap tersebut bisa disusun pula penanganan jaring pengaman sosial dari berbagai sumber baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kota.

"Yang terjadi selama ini Pemkot Surabaya justru terlambat mendistribusikan jaring pengaman sosial itu. Ini seharusnya tidak terjadi jika roadmap disusun jelas sejak awal. Dan ini memang tidak seharusnya terjadi, karena menyangkut kesejahteraan rakyat yang terdampak pandemi Covid-19," katanya. 

Menurut Laila, roadmap yang dimiliki Pemkot Surabaya semestinya mencakup seluruh kegiatanpenanganan Covid-19 mulai promotif, preventif, dan kuratif. Termasuk roadmap juga harus jelas mengatur penerapan anggaran, refocusing, realokasi yang akuntabel dan transparan.

Sementara, Wakil Sekretaris Gugus Tugas PercepatanPenanganan Covid-19 Kota Surabaya Eddy Christijanto menilai kepatuhan masyarakat selama PSBB tahap pertama itu sekitar 60 persen, sedangkan yang tidak patuh sekitar 40 persen. Untuk itu, lanjut dia, PSBB tahap kedua ini pihaknya bakal lebih tegas melakukan penegakan terhadap 12 protokol kesehatan yang telah diterbitkan melalui surat edaran. 

"Ketika protokol itu diterapkan dengan disiplin, itu dipastikan proses penyebaran dari Covid-19 ini bisa dikendalikan. Karena teman-teman di lapangan itu masih menjumpai ketika orang beli di tempat-tempat umum itu masih berdekatan," kata Eddy.

AYO BACA : RS PHC Surabaya Resmi Operasikan Laboratorium Covid-19, Kapasitas 500 Tes Per Hari


   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar