Perlindungan Disabilitas di Tengah Wabah Covid-19

  Minggu, 17 Mei 2020   Abdul Arif
Sebagai ilustrasi. Bantuan untuk penyandang disabilitas. (dok)

AYOSEMARANG.COM-- Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) Badan Pusat Statistik pada 2015 mencatat jumlah penyandang disabilitas mencapai 21,5 juta jiwa. Kelompok disabilitas ini merupakan salah satu kelompok paling rentan saat bencana, seperti wabah korona sekarang ini. Pandemi korona hingga kini belum juga beranjak sirna meskipun angka-angka optimistis selalu disampaikan juru bicara pemerintah bidang korona, Ahmad Yurianto.

Ekonomi pandemi tampak dengan menurunnya penghasilan bahkan kehilangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Kemurungan ini terutama dirasakan mereka yang memiliki penghasilan harian, seperti pedagang, ojek, pengrajin, usaha kuliner, tukang pijat, dll.

Tak terhindar, kaum disabilitas masih rentan pada garis kemiskinan. Meskipun mereka memiliki penghasilan akan tetapi, belum cukup tegak untuk menutupi semua kebutuhan hidup secara layak, masih subsisten.

Situasi pendemi memang membuat semua serba sulit. Namun kita punya Pasal 20 UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas terkait dengan hak perlindungan saat bencana. Regulasi ini sekurangnya memberi perlindungan dan kemudahan kesehatan, keamanan, kebutuhan pokok, maupun. 

Payung lainnya, yaitu Perka BNPB 14/2014 tentang penanganan, perlindungan, dan partisipasi penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana. Dengan demikian jarring pengaman ekonomi, sosial dan kesehatan tak mengabaikan kelompok disabilitas ini.

AYO BACA : Gandeng Pegiat Psikologi, Tim KKN Imbau Masyarakat Tak Panik Hadapi Covid-19

Sudah saatnya, sudut pandang masyarakat terhadap penyandang disabilitas sebagai hambatan harus diubah. Aktivis Humanitarian Inclusion Advisor, CBM Cucu Saidah mengatakan masyarakat perlu mengubah stigma berbagai hambatan, termasuk hambatan infrastruktur, gangguan fungsi tubuh, hambatan informasi, hambatan regulasi atau peraturan dalam menghadapi bencana (Republika, 13/10/2019).

Ketika melongok hingar bingar pembagian BLT corona di luar, mereka yang mengklaim berpendidikan tinggi, kaum rasional yang tinggal di kota-desa, absen memberikan edukasi bagaimana bersikap dalam situasi pandemi. Sikap dan tindakan mereka banyak yang irasional.  Mereka saling berebut sembako, masker, dan handsanitizer, BLT maupun kebutuhan utama lain yang ditimbun apalagi harganya di-mark up di luar kewajaran.  

Soalan demikian harus kembali ke masalah data atau pendataan. Maka kemudian penting melibatkan asosiasi disabilitas sejak pendataan, verifikasi, distribusi hingga pengawasan partisipatif dari kelompok disabilitas itu sendiri.  Model ini sekurangnya menekan bantuan jatuh ke tangan yang orang-orang yang kusut kemanusiannya, di samping bagian upaya update data sehingga saling menjaga tetangganya termasuk kebutuhan pokok, kesehatan, dll. 

Barangkali kita bisa belajar cara pendataan para perantau warga Jawa Tengah di Jakarta yang melibatkan asosiasi atau paguyuban perantau. Cara demikian cukup efektif, karena data lebih akurat dan warga merasa dimanusiakan, diajak terlibat mengurus kebutuhan kelompoknya.  Selain itu, warga tetap safety dan stay at home di indekost atau kontrakannya.

Di luar pelibatan asosiasi disabilitas, penting pula aksi sosial kemanusiaan ditempuh lembaga, NGO, ormas, parpol, politisi, maupun kelompok-kelompok yang mengklaim punya caring terhadap nasib dan masa depan disabilitas. Pada dasarnya kawan-kawan disabilitas ini bukan warga kelas dua. 

AYO BACA : Pandemi Covid-19 dan Mitigasi Pendidikan

Membaca disabilitas di tengah pandemi kita dorong dan bantu pemerintah menyediakan akses informasi yang ramah bagi disabilitas. Harapannya, ke depan dapat menyediakan media yang dapat diakses seluruh disabilitas, dengan ragam disabilitasnya.

Seperti halnya informasi verbal, dan braile untuk tuna runggu, penyediaan penerjemah bahasa Isyarat disemua media informasi dan komunikasi untuk tuna runggu. Di samping itu khusus disabilitas mental dan intelektual sangat rentan di atas pandemi ini, sehingga perlu pendamping yang profesional untuk mencerna informasi yang hadir. Di sini sarjana atau guru lulusan orthopedagogi bisa mengambil perannya.

Telemedis

Diakui atau tidak diakui, praktik implementasi UU tentang penyandang disabilitas masih perlu digelorakan, sehingga membuat mitigasi pandemi bagi kaum disabilitas lebih maksimal. MIsalnya, akses informasi risiko wabah dan akses transportasi untuk menuju ke fasilitas kesehatan terutama di tengah pandemi. Sebelum dan saat wabah, akses ke fasilitas kesehatan (Faskes) perlu dioptimalkan, seperti faskes yang punya pegangan rambat, kursi roda, informasi dalam huruf braille, toilet khusus disabilitas, atau loket khusus disabilitas. Upaya ini tentu akan membuat kelompok disabilitas tak rentan di tengah wabah dan gampang mendapat jaminan kesehatan. Prinsipnya, aksesibilitas dan kesehatan  mesti mengemuka.

Untuk itu, meningkatkan kapasitas dan layanan kesehatan bagi disabilitas terutama yang OPD, PDP maupun positif corona mutlak. Hal lain yang penting disiapkan, yakni rumah sakit tanpa dinding, dengan penyediaan layanan hotline pangaduan maupun telemedis yang murah bahkan gratis bagi kaum disabilitas, juga kebutuhan mobilitas, saat isolasi/karantina maupun di asrama dengan tetap menjaga jarak dan kontak fisik.

Selain hal di atas, pemerintah penting memberikan jaminan pendapatan untuk pekerja kesehatan dari unsur disabilitas, serta menggerakkan tenaga kerja disabilitas yang lebih luas, misalnya dengan memberdayakan para mahasiswa dan dosen kesehatan, kedokteran maupun orthopedagogi. 

-Drs. Marjono, MM, Lulusan Pascasarjana USM, Kasubag Materi Naskah Pimpinan Pemprov Jateng, Penulis Lepas

AYO BACA : Dalangnya adalah Corona atau Media?

Tulisan adalah kiriman netizen, isi tulisan di luar tanggung jawab redaksi.

Ayo Menulis klik di sini.


  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar