Survei: Masyarakat Tak Puas Kinerja Presiden Jokowi Tangani Korona

  Sabtu, 30 Mei 2020   Adib Auliawan Herlambang
Presiden Joko Widodo (suara.com)

JAKARTA, AYOSEMARANG.COM -- Indo Barometer mengeluarkan hasil survei tentang penanganan virus Korona oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Hasil survei yang digelar pada 12-18 Mei 2020 menyatakan tingkat ketidakpuasan masyarakat pada penanganan covid-19 ini cukup tinggi.

Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari menyebut, bahwa tingkat ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan Presiden Jokowi selama pandemi Korona mencapai 53,8%.

"Kalau soal tidak puas bukan hanya masalah komunikasi ya, dan memang itu terlihat dari jawaban responden. Jadi yang (tidak) puas 53,8 persen, yang puas 44 persen," kata M Qodari ketika menjadi narasumber di salah satu program TV, pada Jumat (29/5/2020).

AYO BACA : Presiden Jokowi: Berdamai dengan Covid-19 Bukan Berarti Menyerah

Rincian data tersebut terdiri atas 2% masyarakat sangat puas, 43,9% puas, 58,5% tidak puas, 5,4% tidak puas sama sekali, dan 0,3% responden tidak tahu atau tidak menjawab.

M Qodari menyebut bahwa ada beberapa alasan yang memengaruhi tingkat ketidakpuasan masyarakat antara lain kebijakan tidak konsisten, lamban mendistribusikan bansos, data penerima bantuan tidak akurat, penanganan secara umum lambat, kebijakan pemerintah dan pembantunya sering berbeda, dan lain-lain.

"Jadi kalau dari jawaban tersebut ini lima besar jawaban maka yang paling banyak disebut adalah soal bansos," kata M Qodari. 

M Qodari kemudian menyebut urutan alasan ketidakpuasan masayarakat selanjutnya adalal soal penanganan umum dan perbedaan komunikasi antara Presiden dan pembantunya.

AYO BACA : Update: 6.029.950 Orang di Dunia Sudah Terinfeksi Covid-19

Dia menyimpulkan bahwa hasil survei ini menunjukkan hasil yang kurang bagus.

"Kurang bagus, karena lebih banyak yang tidak puas daripada yang puas," kata M Qodari.

Selain itu, M Qodari juga menyoroti bahwa faktor komunikasi yang berpengaruh pada ketidakpuasan publik adalah ketidakkonsistenan pemerintah dalam menyampaikan kebijakan.

Ia mengambil sorotan ketika Presiden Joko Widodo meninjau persiapan New Normal di Summarecon Mall Bekasi Jawa Barat.

Menurutnya  tindakan yang di ambil Presiden Jokowi itu menunjukkan ketidakkonsistenan, terlebih saat itu pemberlakuakn PSBB masih berlaku.

"Di satu sisi PSBB, di satu sisi kok membuka kegiatan-kegiatan ekonomi begitu," tandas M Qodari.

AYO BACA : Presiden Jokowi Tegaskan Belum Ada Kebijakan Pelonggaran PSBB


   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar