Realisasi Penyerapan APBN jadi Perhatian Presiden

  Selasa, 30 Juni 2020   Vedyana Ardyansah
Presiden Joko Widodo (dok Setneg)

SEMARANG, AYOSEMARANG.COM -- Presiden Joko Widodo memberi arahan tegas terkait penanganan Covid-19 pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara beberapa waktu lalu.

Presiden pun menyoroti laporan belanja kementerian yang dinilainya masih standar padahal suasana sedang darurat karena Korona.

AYO BACA : Ingatkan Menkeu Sri Mulyani, Misbakhun Tegaskan Pentingnya Sense of Crisis

“Saya perlu ingatkan, belanja-belanja di kementerian. Saya lihat laporan masih biasa-biasa saja. Segera keluarkan belanja itu secepat-cepatnya karena uang beredar akan semakin banyak, konsumsi masyarakat nanti akan naik. Jadi belanja-belanja kementerian tolong dipercepat,” ujar Presiden.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI per tanggal 29 Juni 2020, adapun sejumlah lembaga terdapat penyerapan APBN 2020 tertinggi.

AYO BACA : Mahasiswa UNS Bergerak Memutus Mata Rantai COVID-19

Kementerian Sosial tercatat sebagai Lembaga Kementerian yang meraih peringkat tertinggi dalam realisasi belanja APBN 2020 per tanggal 29 Juni 2020 hingga diatas 50%. Dengan pagu Anggaran Rp 104,4 T, realisasi Anggaran terserap Rp 61,4 T (58,80 %).

Kedua, Kementerian Keuangan dengan Anggaran Rp 45 T, terserap Rp 22 T (49,4 %). Diikuti Badan Intelijen Negara dengan Anggaran Rp 5,2 T, terserap Rp 2,5 T (48,6%). Lalu Kementerian Perdagangan dengan Anggaran Rp 2,9 T terserap Rp 1,35 T (46,4%) dan Kementerian Kesehatan dengan Anggaran RP 79 T terserap Rp 36,6 T (46,3%).

Urutan lima lembaga paling buncit ada Kementerian Pariwisata (14,8%), Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan bebas dan pelabulan Batam (13,4%), Lembaga Sandi Negara (12,4%),Badan Pengembagan Wilayah Suramadu (8,28%), dan Lembaga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan penyerapan masih di agka 3,1% dari total Anggaran Rp 3,9 T.

Tercatat 85 lembaga dengan realisasi rata-rata K/L Rp 4T (39,19%). Presiden Jokowi menegaskan lagi, kalau dalam situasi sekarang jangan dianggap sebuah kenormalan. “Percepat kalau ada hambatan keluarkan peraturan menterinya agar cepat. Kalau perlu perpres saya keluarkan perpres-nya,” katanya.

AYO BACA : Jalur Pantura Surabaya-Semarang Rawan Penularan Korona


  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar