GAPPRI Harap Pemerintah Tak Bikin Kebijakan Hambat Recovery Industri

  Selasa, 30 Juni 2020   Abdul Arif
Petani tembakau di Selo Boyolali menjaga kualitas tanaman dengan menjemur hasil panen di Klaten, Jawa Tengah. (Suara.com/Ari Purnomo)

JAKARTA, AYOSEMARANG.COM-- Ketua Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) Henry Najoan berharap pemerintah tak mengeluarkan kebijakan yang menghambat recovery industri, seperti kenaikan cukai, penyederhanaan (simplifikasi) struktur tarif cukai, dan revisi PP 109/2012. 

Henry memprediksi akan ada penurunan signifikan lantaran penjualan rokok merosot tajam di tengah pandemi COVID-19. 

Menurutnya, pada 2020 estimasi penerimaan negara dari cukai akan sama dengan tahun 2019 atau sekitar Rp165 triliun. Penurunan volume produksi dari IHT justru akan turun 13-23%.

AYO BACA : 10 Orang di Gedung DPR Positif Covid-19

Kami berharap pemerintah membantu sepenuhnya untuk menjamin ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan pabrikan baik secara kualitas, kuantitas, varietas dan kontinuitas,” kata Henry dalam keterangan tertulisnya, Selasa (30/06/2020).

Sementara itu, Ketua Umum FSP RTMM-SPSI Sudarto menilai, klaim bahwa pengenaan cukai bisa menurunkan prevalensi perokok anak dan konsumsi makanan yang berisiko kesehatan dianggap tidak tepat sasaran.

“Hendaknya pemerintah tidak melihat isu kesehatan secara sempit. Justru yang harus dikuatkan adalah peningkatan pengawasan dan penegakan disiplin atas distribusi dan akses masyarakat terhadap produknya, tegas dia. 

AYO BACA : Ingatkan Menkeu Sri Mulyani, Misbakhun Tegaskan Pentingnya Sense of Crisis

Pemerintah, lanjut Sudarto, harus memperbanyak edukasi, sosialisasi ke tingkat akar rumput agar konsumen paham bahwa produk tembakau hanya bisa dikonsumsi orang dewasa. 

Saya kira pemerintah sudah jelas mengatur dialam PP 109 Tahun 2012 untuk produk tembakau dan aturan ini sudah lebih dari cukup, tugas selanjutnya adalah memastikan implementasi di lapangan berjalan tertib, jangan terus merevisi poin saja tapi praktiknya nihil,” tegasnya.

Para narasumber tersebut berbicara dalam forum webinar bertajuk 'Bincang Komoditas Perdagangan Indonesia' yang difasilitasi oleh Pusat Studi Perdagangan Dunia (PSPD) UGM untuk mengkaji arah kenormalan baru bagi regulasi industri hasil tembakau (IHT).

Hadir dalam webinar itu para stakeholders yang terlibat dalam perumusan kebijakan IHT di Indonesia, antara lain Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Perindustrian, GAPPRI, dan Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI).

AYO BACA : Kondisi Terburuk Covid-19 Belum Terjadi, Ini Pesan WHO


  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar