Blocking Time dan Hak Pemirsa

  Kamis, 16 Juli 2020   Abdul Arif
Drs. Gunawan Witjaksana, M.Si, Dosen dan Ketua STIKOM Semarang.

AYOSEMARANG.COM-- Hak Pemirsa televisi makin terabaikan. Sebagai pemilik frequensi yang dipinjamkan kepada pengelola televisi melalui negara, seharusnya kepentingan mereka diutamakan.  Namun, sebaliknya mereka malah dijadikan  obyek meraih untung demi segepok iklan, dan tak lebih hanya berfungsi sebagai pelengkap penderita.

Sudah dua kali dalam seminggu ini sebuah perusahaan online memborong waktu dan ruang di sebagian besar stasiun televisi nasional. Masih untung TVRI sebagai televisi publik dan sedikit lainnya, tidak ikut terbeli waktu dan ruangnya secara penuh (blocking time), sehingga meski sangat minim pemirsa masih punya pilihan.

Celakanya, Komisi Penyiaran Indonesia ( KPI) sebagai representasi masyarakat penerima siaran seolah pasif dan belum menyikapinya. Padahal, jelas blocking time itu dilarang oleh UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran.

Mungkin, dalih sejumlah pengelola Stasiun televisi bahwa perusahaan yang memborong ruang dan waktunya terkait dengan kepentingan penyelenggaraan pendidikan  di masa Pandemi Covid-19.

Namun, bila dicermati, isinya tidak lebih hanya kemasan promosi dari perusahaan yang bersangkutan, alias hanya bertumpu pada profit making semata.

AYO BACA : Kemendikbud Buka Pendaftaran Program Guru Penggerak hingga 22 Juli

Pertanyaannya, akankah hal semacam ini akan terus berlangsung? Serta bagaimana sikap KPI serta lembaga  lainnya , terkait kondisi yang bertentangan dengan UU Penyiaran tersebut?

Hak Publik

Hak publik sebagai pemilik sah frequensinyalah yang seharusnya diutamakan. Tanpa mengurangi bagaimana stasiun televisi memperoleh iklan sebagai jantung kehidupannya di tengah makin ketatnya persaingan, namun sangatlah merugikan publik, ketika mereka terpaksa menonton tayangan promotif tersebut.

Akan berbeda masalahnya bila mereka melakukannya secara bergiliran, sehingga publik masih leluasa menikmati tayangan lain, yang mungkin bagi mereka sangatlah menarik, bahkan ditunggu- tunggu.

Sudah saatnya KPI bersama institusi terkait bertindak tegas. Semua semata hanya demi menegakkan hak publik sesuai proporsinya.

AYO BACA : Ganjar Pranowo Ingatkan Pesantren Perketat Protokol Kesehatan di Tengah Pandemi

Untung di saat blocking time pertama ada stasiun TV ternama menayangkan tayangan menariknya. Di blocking time waktu berikutnya televisi publik kita TVRI menayangkan dialog pengembangan UMKM di era Pandemi yang sangat bermanfaat dan menarik pula.

Keberimbangan

Harus diakui ada juga manfaat tayangan blocking time borongan  oleh sebahagian besar stasiun televisi tersebut. Selain hiburan, ada pula isinya yang bermanfaat, selain yang sebahagian besar bersifat promotif persuasif, yang bila tidak dicermati isinya, bisa saja membuat banyak orang salah tafsir.

Kita tentu ingat model komunikasi jarum suntik yang dahsyat pengaruhnya, belum lagi ditambah dengan teori kultivasinya yang tak kalah dahsyat pula dampaknya.

Karena itu, setidaknya keberimbangan antara hak publik yang harus dilayani pengelola televisi, dan potensi ekonominya yang bisa pula termanfaatkan harus berjalan secara simbiosis mutualistis.

Ke depan, pemanfaatan publik sebagai pemilik frequensi menjadi pelengkap penderita harus dihentikan.
\nKuncinya adalah pelaksanaan UU Penyiaran secara maksimal, karena menyerahkan sepenuhnya kepada para peminjam frequensi tampaknya belum berjalan sesuai harapan.
\nDengan demikian perangkat pengawas berjalannya UU Penyiaran tersebut harus bersifat tegas, semuanya hanya demi kepentingan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

--Drs. Gunawan Witjaksana, M.Si, Dosen dan Ketua STIKOM Semarang. 

AYO BACA : Jatim Miliki 141 Klaster Penyebaran Covid-19, Ini Daftar Lokasinya

Tulisan adalah kiriman netizen, isi tulisan di luar tanggung jawab redaksi.

Ayo Menulis klik di sini.


  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar