Mencermati Subsidi Pers

  Senin, 27 Juli 2020   Adib Auliawan Herlambang
Drs Gunawan Witjaksana MSi / Dosen dan Ketua STIKOM Semarang

AYOSEMARANG.COM -- Pemerintah melalui Kominfo berencana memberikan subsidi kepada perusahaan pers, sebagai dampak Pandemi Covid-19. Dalam rapat kerja Kominfo dengan jajaran pers, disepakati pemberian subsidi tersebut, dan berdasarkan masukan- masukan sedang diformulasikan bentuk serta arah subsidi yang akan diberikan.

Berbeda dengan perusahaan umum, kalangan pers, termasuk Dewan Pers ( Metro TV, 27 Juli 2020), meminta wujudnya bukan penggelontoran sejumlah uang secara langsung, melainkan penundaan pembayaran pajak, beaya listrik, dan sejenisnya. Argumenya pemberian uang tunai dikhawatirkan menimbulkan kecurigaan masyarakat terhadap netralitasnya. 

Menurut mereka ( dan ini sangat logis), dengan penundaan- penundaan kewajiban, berarti mereka memberi gaji karyawan dari uang mereka sendiri yang seharusnya untuk bayar pajak, listrik, dan yang lainnya, sehingga seolah tidak terkesan pemerintah meredam kebebasan pers lewat pengucuran sejumlah uang.

Pertanyaannya, bagaimana kinerja pers setelah subsidi benar- benar diberikan?, Serta adakah dampaknya bagi pemerintah dan masyarakat luas?

Deinfodemisasi

Kenyataan yang tidak bisa dipungkiri dengan pesatnya perkembangan teknologi komunikasi adalah polarisasi informasi yang dirasakan masyarakat, termasuk yang terkait dengan Pandemi Covid-19. Berbagai informasi menyesatkan tersebar kepada masyarakat, utamanya dari dari media sosial( medsos), sementara pers kewalahan meluruskannya, utamanya oleh beratnya kewajiban yang harus mereka penuhi terhadap pemerintah atau pun para pekerjanya.

Semua pers arus utama, baik cetak, elektonik, atau pun online, semuanya merasa terbebankan oleh kewajiban internal dan eksternal secara finansiil, sementara pemasukan dari iklan sebagai penopang utama kehidupannya juga berkurang.

Dampaknya informasi sesat terkait pandemi ( infodemi)  justru lebih berat bagi masyarakat. Karena itu, subsidi dari pemerintah yang harapannya bila disepakati berupa penundaan beban baik pajak, listrik, dan sejenisnya, akan melonggarkan nafas mereka, sehingga kinerjanya akan pulih kembali, sehingga harapannya deinfodemisasi sebagai kegiatan simbiosis mutualistis baik kepada pemerintah dan masyarakat yang diharapkan beserta dampak positifnya akan terjadi.

Mata dan Telinga

Di era keterbukaan dan kebebasan ini, fungsi ideal pers adalah mediasi dan advokasi ( menjadi mata dan telinga serta membela) bagi banyak orang. Bagi pemerintah, ke dua fungsi tersebut, termasuk mungkin fungsi ke tiga, menghibur, tentu akan sangat bermanfaat, utamanya menjadi sarana penyampaian umpan balik, sekaligus sosialisasi berbagai program yang bermanfaat bagi masyarakat, termasuk kebijakan pemerintah terkait pandemi di berbagai bidang.

Dengan demikian, diharapkan subsidi yang akan diterima dari pemerintah akan makin menyehatkan lembaganya masing- masing, sehingga mereka akan bisa melaksanakan tugas serta fungsinya secara maksimal.

Di era disrupsi informasi, utamanya dari medsos yang sering membingungkan, bahkan tak jarang dampaknya lebih menakutkan dibanding pandeminya, pers arus utama berkewajiban memberikan informasi yang komprehensif, lengkap serta akurat karena didukung data yang valid.

Memang, apa pun yang terkait dengan subsidi kepada pers, mungkin saja melahirkan polemik sekaligus kontroversi. Namun, yang lebih urgen adalah bagaimana setelah disubsidi nantinya, pers menunjukkan kinerjanya secara maksimal, utamanya dalam melayani masyarakat, sekaligus menjadi partner fungsional bagi pemerintah dalam melayani dan pada akhirnya menyejahterakan masyarakat.

Penulis: Drs Gunawan Witjaksana MSi / Dosen dan Ketua STIKOM Semarang.

Tulisan adalah kiriman netizen, isi tulisan di luar tanggung jawab redaksi.

Ayo Menulis klik di sini.


   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar