Tawa Cita Korona

  Jumat, 31 Juli 2020   Abdul Arif
Dr Bramastia MPd, Doktor Ilmu Pendidikan Alumni UNS Surakarta

AYOSEMARANG.COM-- Dalam menangani penyebaran Corona Virus Desease (Covid-19), kebijakan dan langkah pemerintah terkesan inkonsisten. Jangankan persoalan teknis, memahami persoalan dan mengambil langkah taktis saja pemerintah sudah tidak konsisten. 

Di awal mula pemerintah menegaskan tentang istilah 'new normal', kini tiba-tiba saja pemerintah direvisi kebijakannya sendiri. Alasan klasiknya, yakni ada diksi yang salah pada kata 'new normal' dan justru pihak pemerintah menilai bahwa diksi yang benar dari kata 'new normal' adalah ‘adaptasi kebiasaan baru’ atau di singkat AKB.

Rasanya aneh tatkala ada pengakuan “dosa” pemerintah bahwa diksi 'new normal' sebenarnya di awal mulanya diksi itu salah, sehingga perlu untuk segera diubah. Hal itu berlaku juga sebagaimana diksi 'social distancing' yang dulu langsung di ubah menjadi 'physical distancing' gara-gara diksi tersebut mendapat kritik tajam dan selain juga dianggap salah. Pemerintah yang kini memiliki infrastruktur dan suprastruktur politik kuat memiliki kesan lengah dan tidak teliti terhadap langkah taktis dalam mengambil keputusan dan kebijakan. 

Malas Berpikir

Di tengah harapan rakyat yang sedang butuh langkah taktis pemerintah untuk penanganan pandemi, justru pemerintah lebih sibuk dengan dalih bahasa yang membingungkan rakyat. Pemerintah tidak terbuka terhadap substansi masalah dan sibuk memainkan orkestra kata-kata dalam setiap kebijakan yang diambilnya. 

Andaikan jujur, rakyat tentu pusing harus berusaha memahami social distancing, physical distancing, imported case, local transmission, rapid test, new normal sampai next normal. Sedangkan realitas lapangan justru angka penyebaran Korona terus meningkat setiap harinya. 

AYO BACA : Menjaga Amanah di Tengah Ketatnya Persaingan

Rakyat heran dengan alur dan cara berpikir pemerintah dalam membuat kebijakan. Awalnya pemerintah begitu percaya diri membuat kebijakan, tetapi tiba-tiba justru di tengah jalan muncul pengakuan dosa yang berujung kemudian direvisi kembali kebijakannya. Aneh tiba-tiba keluar pengakuan dosa terhadap kesadaran bahwa istilah 'new normal' mengandung bahasa asing, sehingga sulit dipahami rakyat dan istilahnya kemudian diganti dengan 'adaptasi kebiasaan baru'.

Pengakuan dosa pemerintah terhadap pemahaman dalam menggunakan kata 'new normal' dengan unsur bahasa asing dan ternyata baru sadar bila kemudian ternyata tidak mudah untuk dipahami rakyat Indonesia tentu saja membuat korona tertawa – andai korona paham.

Apalagi akhirnya pemerintah lempar handuk karena tidak bisa menterjemahkan dan mengkomunikasikan istilah 'new normal' dan kemudian menggantikan dengan istilah 'adaptasi kebiasaan baru'. Sungguh tidak pantas bila pemerintah main-main dengan Korona, sedangkan rakyat di suruh bertahan di tengah badai pandemi.

Di tengah ketidakberdayaan rakyat dalam menghadapi terpaan pandemi Korona, apakah pemerintah lupa telah mengajak rakyat Indonesia hidup berdampingan dengan Korona. Pemerintah yang digaji dan difasilitasi uang rakyat, terlihat sangat malas berpikir lebih keras untuk mencari solusi bagi rakyat tentang bagaimana melawan pandemi. Rakyat semakin tergilas karena pemerintah seolah-olah hanya pandai berslogan kerja keras tetapi segala kebijakannya hampir tidak pernah memakai cara berpikir yang cerdas. 

Pemerintah loyo di tengah gelombang pandemi dan berujung kembali pada dalih klasik mengganti istilah 'new normal' dengan 'adaptasi kebiasaan baru'. Bukti naiknya angka penyebaran pandemi tidak menjadi bagian yang harus dicermati, tetapi melompat melalui penggunaan istilah 'adaptasi kebiasaan baru' yang kini dianggap bukan lagi berada pada situasi masa pandemi. Pemerintah sedang atraksi dan mengatur strategi untuk melepaskan tanggungjawab dalam mengatasi amuk pandemi yang tidak kunjung reda hingga saat ini. 

Rakyat dipersalahkan

AYO BACA : Pilkada, Demokrasi dan Covid-19

Istilah baru 'adaptasi kebiasaan baru' muncul sebagai dalih baru penekanan atas perilaku untuk membatasi penyebaran virus Korona. Seakan pemerintah sedang bermain kata-kata untuk menonjolkan seolah-olah bukan tsunami Korona yang saat ini sedang melanda, tetapi perilaku rakyat yang harus disesuaikan dengan situasi yang saat ini terjadi. Tragisnya, istilah 'adaptasi kebiasaan baru' menjadi drama baru atas perilaku yang membatasi atau menghindari transmisi persebaran lebih lanjut dari orang ke orang supaya tidak terinfeksi atau terpapar Korona.

Sebagai pemegang amanat rakyat, pemerintah seharusnya tetap merujuk kepada Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan dan Undang-Undang Kebencanaan dalam menghadapi pandemi Korona.

Pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan seharusnya mempunyai langkah antisipasi tatkala ada situasi yang berubah. Kerja dalam menangani pandemi ternyata tidak menunjukkan angka surut perubahan, tetapi pemerintah justru sibuk merangkai istilah kata demi menyesuaikan 'citra' perkembangan situasi terkini.

Pemerintah terlihat gagap dengan gelombang pandemi dan gugup menjabarkan dua payung hukum regulasi, baik Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan dan Undang-Undang Kebencanaan yang menjadi payung hukum dalam menentukan intervensi apa yang diambil pemerintah. Ada ketidakmampuan pemerintah dalam menjabarkan langkah taktis yang kemudian pemerintah tidak bicara tentang aturan dengan dalih kekhawatir atas rakyat mulai jenuh dengan peraturan. 

Pemerintah hanya berpikir dangkal dengan memberikan komando supaya rakyat patuh saja terhadap aturan yang ada dan terkait dengan Corona. Ada kesan kini mulai malas (atau tidak mampu) mengelola negara dan memiliki tanggungjawab melindungi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah hanya akan bicara ke depan saja dan tidak lagi mau berbicara tentang aturan yang dibuatnya. Ujung-ujungnya, hanya akan menjalankan prosedur yang sudah ada saja karena dalih kalau terlalu banyak aturan dibuat justru kelak membuat semakin pusing rakyatnya.

Lebih menyakitkan lagi, ketika pemerintah mengatakan bahwa meningkatnya jumlah kasus Covid-19 dikarenakan ketidakpatuhan rakyat terhadap protokol kesehatan. Rakyat kembali yang harus menjadi korban untuk selalu dipersalahkan. Di sinilah menjalar pandemi ‘lupa’ bahwa tugas pemerintah adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tawa cita Corona mengakibatkan pemerintah menyalahkan rakyat karena gagal (atau tidak mampu) merealisasikan kebijakannya.

--Dr Bramastia MPd, Doktor Ilmu Pendidikan Alumni UNS Surakarta

AYO BACA : Pemuda Memandang Protokol Kesehatan

Tulisan adalah kiriman netizen, isi tulisan di luar tanggung jawab redaksi.

Ayo Menulis klik di sini.


  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar