Menaker Ungkap Kendala Penyaluran Subsidi Gaji Rp600.000

  Kamis, 03 September 2020   Adib Auliawan Herlambang
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. (istimewa)

JAKARTA,  AYOSEMARANG.COM – Bantuan subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji pekerja formal sudah diluncurkan sejak pekan lalu dan sudah mencapai 2,5 juta pekerja di tahap pertama. 

Namun, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengungkapkan, subsidi upah itu baru terdisitribusikan ke 1,9 juta rekening.

Ida menerangkan, dalam proses penyaluran subsidi gaji ini masih terdapat kendala yang ditemui seperti rekening yang dilaporkan tidak aktif. 

Oleh karenanya, dia mengatakan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan mengembalikan data tersebut ke BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek agar hal ini disampaikan pada pekerja.

“Jadi, kami ingin sampaikan kepada teman-teman pekerja, serahkan nomor rekening yang aktif. Itu yang paling penting sehingga mempermudah kami untuk transfer ke teman-teman pekerja,” kata Ida usai rapat kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR RI, Rabu (2/9/2020).

Sebelumnya, 1 September 2020 BPJamsostek telah menyetorkan 3 juta data calon penerima subsidi Rp600.000 per bulan untuk pekerja formal bergaji di bawah Rp5 juta. 

Jumlah data ini bertambah dibadingkan pada tahap pertama, yakni 27 Agustus lalu pemerintah mencairkan subsidi upah untuk 2,5 juta penerima.

Direktur Utama BPJamsostek, Agus Susanto mengatakan, per awal September 2020 baru terkumpul sebanyak 14,2 juta nomor rekening. Dari 14 jutaan tersebut, setelah divalidasi yang lolos hanya 11,3 juta.

Sebagai informasi bagi masyarakat atau pekerja yang subsidi gaji tidak cair, pihak BPJamsostek menyebut ada beberapa alasan terkait hal itu, diantaranya :

AYO BACA : Pencairan Subsidi Gaji Tahap 2, BPJamsostek Serahkan 3 Juta Rekening

1. Rekening atau penerima masih proses validasi

Agus Susanto mengatakan, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.14 Tahun 2020, data yang sudah divalidasi di perbankan selanjutnya divalidasi kembali di internal BPJamsostek.

Adapun proses validasi tersebut diantaranya :

a. Validasi pertama, dilakukan oleh pihak eksternal melalui kerja sama dengan 127 bank yang bertujuan untuk mengecek validitas nomor rekening peserta calon penerima BLT pekerja.

b. Validasi kedua, dilakukan di internal BPJamsostek dengan mengikuti pada Permenaker No.14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak Covid-19.

c. Validasi terakhir juga oleh internal dalam rangka mengecek kesamaan identitas nomor rekening dan kepesertaan pekerja penerima BSU atau BLT.

2. Rekening atau Penerima Tidak lolos validasi

Alasan kedua tidak cair karena bisa jadi anda tidak lolos validasi yang dilakukan tiga tahap di atas.

Agus menegaskan, patokan valid atau tidaknya disesuaikan dengan Permenaker No.14 Tahun 2020, diantaranya :

AYO BACA : KPU Kendal Larang Paslon Bawa Tim Hore saat Daftar

a. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK);

b. Terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJamsostek yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan;

c. Peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah Rp 5 juta sesuai upah yang di laporkan kepada BPJamsostek;

d. Pekerja/buruh penerima upah;

e. Memiliki rekening bank yang aktif;

f. Tidak termasuk dalam peserta penerima manfaat program Kartu Prakerja; dan

g. Peserta yang terdaftar sebagai peserta aktif di BPJamsostek sampai dengan Juni 2020.

3. Rekening belum disetorkan perusahaan ke BPJamsostek

Dari target penerima sebanyak 15,7 juta pekerja. Baru sekitar 14,2 juta nomor rekening penerima yang diterima BPJamsostek. 

Oleh karena itu, BPJamsostek masih memberikan kesempatan kepada pekerja maupun perusahaan untuk segera menyetorkan atau memperbaiki data yang salah sampai 15 September 2020. (Aini Tartinia)

AYO BACA : Subsidi Gaji Rp600.000 Belum Mampu Dorong Daya Beli Masyarakat


   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar