Ganjar Tegaskan PPKM Tak Jadi Alasan Penundaan Pembagian BST

  Rabu, 13 Januari 2021   Afri Rismoko
Pelaksanaan pembagian BST di Kantor Kecamatan Banyumanik, Rabu (13/1/2021). (dok)

BANYUMANIK, AYOSEMARANG.COM- Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo memantau pelaksanaan pembagian BST di Kantor Kecamatan Banyumanik, Rabu (13/1/2021). Ganjar tak ingin Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali dijadikan alasan penyaluran. 

Kepala Kantor Regional VI PT POS Jateng-DIY, Arifin Muchlis membenarkan, ada sejumlah kepala daerah yang meminta penundaan pembagian BST. Namun setelah mendapat ketegasan Gubernur, Arifin mengatakan akan tetap melaksanakan pembagian sesuai jadwal.

Ada beberapa Bupati/Wali Kota yang meminta penundaan pembagian BST setelah masa PPKM selesai. Padahal targetnya ini harus cepat pak, kata Arifin.

AYO BACA : Rilis Album Baru, Duo Pop Kamar Jiwa Lebih Dewasa

Arifin Muchlis menerangkan ada sebanyak 1,2 juta masyarakat Jateng yang menerima BST sebesar Rp 300.000 dari pemerintah pusat. Tahap pertama sudah didistribusikan dan ditargetkan selesai pada akhir Januari.

Pak Gubernur menyampaikan tidak boleh ditunda, yang harus dilakukan adalah mengatur protokol kesehatan dengan maksimal. Nantinya kami akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait hal ini. Harapan kami, BST ini segera  bisa direalisasikan karena ini program pemerintah, pungkasnya. 

Selain di Kantor Pos, tahun ini pembagian kami lebarkan hingga ke kecamatan dan kelurahan untuk menghindari kerumunan. Bahkan, kami juga melakukan pengantaran ke rumah untuk difabel, lansia dan yang sakit, sambungnya. 

AYO BACA : Disbudpar Kota Semarang Belum Pasang Target Wisatawan 2021

Sementara itu, Ganjar menegaskan, PPKM menjadi alasan penundaan pemberian hak yang sudah ditunggu masyarakat.

Ada laporan dari PT POS, sejumlah kepala daerah ragu untuk melakukan pembagian BST karena sedang PPKM. Saya tegaskan nggak usah ragu, tetap saja dibagi. Tidak perlu menunggu PPKM selesai, hanya saja harus dibatasi, kata Ganjar.

Ganjar meminta daerah bekerjasama dengan PT POS dan aparat terkait seperti TNI/Polri dalam rangka pengaturan itu. Jika memang ada penerima yang tidak mau datang, maka bisa dikerjasamakan dengan TKSK untuk mengantar ke rumah masing-masing.

Harapan saya ada kerjasama antara kecamatan, Babinsa, Babhinkamtibmas biar semua tertib. Yang penting diatur ketertibannya agar bisa terlaksana dengan baik. Silahkan dibuat rekayasa dengan bentuk apapun, asal jangan ditunda, karena masyarakat memang membutuhkan, tegasnya.

Ganjar juga meminta kepala daerah ikut mensosialisasikan pada masyarakat siapa yang berhak mendapatkan BST itu. Sebab tahun ini memang agak berbeda dari penyaluran tahun sebelumnya.

Dibantu sosialisasi, siapa yang berhak siapa yang tidak. Argumenasinya apa semua sudah tahu, tinggal disampaikan pada masyarakat, pungkasnya.

AYO BACA : Bimasakti Luncurkan Single \'Pergi Saja\', Melodinya Easy Listening


   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar