>

Amnesty Desak Presiden Terbitkan Perpres Agar Ombudsman RI Jadi Bisa Laksanakan Adjudikasi

  Kamis, 21 Januari 2021   Abdul Arif
Ilustrasi kantor Ombudsman RI. (Setkab.go.id)

JAKARTA, AYOSEMARANG.COM -- Selama ini Ombudsman Republik Indonesia hanya sebatas memberikan rekomendasi ketika ada laporan pelayanan publik. Menurut Amnesty International Indonesia, Ombudsman seharusnya bisa menyelesaikan sengketa. Untuk itu Amnesty mendesak Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerbitan peraturan presiden (Perpres) supaya Ombudsman RI dapat menjadi adjudikator.

AYO BACA : Ustaz Yusuf Mansur Jodohkan Wirda dengan Anak Syekh Ali Jaber

Agar Ombudsman menjadi adjudikator melaksanakan ajudikasi khusus memastikan adanya sanksi ganti rugi baik pelayanan publik atau penegakan HAM yang tidak benar dalam sejumlah negara, kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid dalam diskusi yang digelar Ombudsman RI secara daring, Kamis (21/1/2021).

AYO BACA : Sah! Sekarang Warga Sipil Bisa Dapat Pangkat Militer

Kata dia, selama ini Ombudsman RI hanya bisa memberikan rekomendasi saja. Karena bersifat terbatas, Usman menyebut masih ada putusan aduan yang belum dilaksanakan.

Putusan masih ada yang belum dilaksanakan atau panggilan yang sebetulnya memiliki dimensi power itu juga belum efektif.

Selain itu, Usman juga menilai perlu adanya memastikan sanksi administrasi yang diterapkan Ombudsman bisa berjalan secara efektif serta perluasan partisipasi masyarakat. Menurutnya itu bisa dilakukan agar memanfaatkan peluang yang ada di UU Ombudsman.

Termasuk kewenangan Ombudsman dalam memastikan pelayanan publik yang baik dan juga penggunaan optimalisasi untuk mengganti rugi layanan tidak baik, katanya menambahkan.

AYO BACA : Gisel Isolasi Mandiri di Rumah, Positif Covid-19?


   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar