>

Merawat Milenial ASN : Langkah Progresif Reformasi Birokrasi

  Senin, 08 Februari 2021   Abdul Arif
Royyan Mahmuda Al’Arisyi Daulay, alumni UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Saat ini menjadi ASN di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia

AYOSEMARANG.COM -- Pemerintah melalui Berita Resmi Badan Pusat Statistik Republik Indonesia No. 07/01/Th.XXIV, 21 Januari 2021, memberikan informasi mengenai laju pertumbuhan penduduk dalam kurun waktu 2011-2020 terjadi peningkatan. Saat ini penduduk Indonesia berjumlah 270 juta jiwa, bertambah sekira 32.56 juta jiwa dibandingkan dengan hasil sensus penduduk sepuluh tahun yang lalu.

Generasi milenial mendominasi dengan 25.87 %. Kemudian diikuti oleh generasi yang disebut Gen Z dengan 27.94%. Lalu generasi Gen-X yang lahir tahun 1865-1980 dengan 21.88%. Selanjutnya generasi baby boomer yang lahir pada tahun 1946-1964 dengan 11.56%. Kemudian generasi post Gen-Z yang lahir di tahun 2013 ke atas dengan 10.88%, dan terakhir 1.87% dari generasi Pre-Boomer yang lahir sebelum tahun 1945.

Berdasarkan data tersebut, bangsa Indonesia masih mendapatkan bonus demografi dengan presentase generasi Milenial dan Gen-Z yang terbilang tinggi. Hal ini bisa menjadi kekuatan apabila dikelola secara baik, termasuk dalam upaya optimalisasi reformasi birokrasi. Pasca dibukanya moratorium penerimaan ASN sejak 2016 lalu, birokrasi Indonesia mengalami perubahan secara masif. Hal ini ditandai dengan banyaknya generasi milenial dan Gen-Z yang melamar untuk menjadi abdi Negara dan tentu akan memberikan warna baru terhadap wajah pemerintahan jika dikembangkan secara baik.

Lantas, muncul pertanyaan, bagaimana sistem manajemen generasi muda dalam birokrasi Indonesia? Mengingat masih adanya praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme oleh oknum tertentu dalam pemerintahan hingga saat ini. Salah satu buktinya adalah ditangkapnya salah seorang tokoh politik akibat kasus suap jual-beli jabatan di salah satu kementerian. Tentu ini menjadi tantangan yang harus diselesaikan apabila ingin menciptakan budaya baik bagi generasi muda di birokrasi Indonesia agar lebih transparan dan akuntabel. Sehingga perlu dilakukan langkah suksesi kepemimpinan dengan membentuk sistem yang berkeadilan.

Implementasi Reformasi Birokrasi

Birokrasi di Indonesia mengalami perubahan secara fundamental dan substantif pasca hadirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara. Jika dahulu Pegawai Negeri Sipil (Salah satu unsur ASN) seringkali diidentikan dengan performa yang tidak baik, mulai dari lamban dalam menyelesaikan pekerjaan, suka nongkrong saat jam kerja, telat masuk kantor, pulang mendahului, suka korupsi, jual-beli jabatan, serta se-abreg stigma negatif lainnya yang sudah sangat melekat terhadap eksistensi PNS, maka saat ini hal yang terjadi adalah sebaliknya.

Karena memang salah satu indikator kemajuan sebuah Negara dapat dilihat profesionalitas birokrasinya. Maka kehadiran UU ASN adalah angin segar bagi progresifitas reformasi birokrasi di negeri ini. Tidak hanya itu, berbagai peraturan yang mendukung terlaksananya reformasi birokrasi pun mulai bermunculan, seperti Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur SIpil Negara.

Unsur utama yang menjadi pokok pembahasan dalam peraturan ini adalah mekanisme pengembangan karir ASN di seluruh instansi pemerintahan agar terukur dan sistematis. Hal ini menjadi penting akibat dari diterapkannya sistem merit dalam Manajemen ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi kinerja dan kebutuhan, sehingga pola karir ASN harus diatur sedemikian rupa.

Manajemen talenta ASN menjadi sangat signifikan kedudukannya bila ingin menciptakan atmosfer birokrasi yang adil dan terukur. Mengapa adil dan terukur? Karena realitas pengembangan karir ASN pada masa lalu menunjukan bahwa untuk menjadi pimpinan atau jabatan tertentu, relasi dan materi adalah hal yang utama sedangkan kompetensi tidak menjadi pertimbangan. Dan ironisnya hal tersebut telah menjadi rahasia umum yang diketahui oleh khalayak. Tentu ini menimbulkan ketidakadilan dan akibatnya pelayanan tidak maksimal. Selain itu kompetensi pimpinan pun tidak mampu menjawab kebutuhan publik yang pada akhirnya kinerja tidak terukur secara pasti.

Maka Reformasi birokrasi menjadikan setiap talenta ASN bisa memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan karis secara lebih terukur, sistematis dan berkeadilan. Sehingga akan tercipta budaya yang mengutamakan kompetensi individu untuk menjadi dasar utama dalam sebuah pergantian pimpinan/jabatan. Dan pada akhirnya budaya korupsi, kolusi dan nepotisme akan terkikis dengan sendirinya.

Maka bukan tidak mungkin pelayanan birokrasi di Indonesia akan semakin lebih baik lagi di kemudian hari jika dipegang oleh tangan-tangan anak muda yang kompeten dan mumpuni. Asalkan sistem telah berjalan dan diawasi secara baik serta profesional sehingga memunculkan iklim birokrasi yang mengayomi, baik bagi aparat maupun masyarakat.

Dan yang tidak kalah penting adalah dukungan bagi generasi muda untuk bisa memberi warna pada wajah birokrasi Indonesia. Bukan sebatas omong kosong penuh janji, melainkan perlu realisasi yang sistematis agar mewujudkan budaya birokrasi yang bersih dan melayani. Tentu ini bukan pekerjaan mudah, karena melibatkan banyak pihak. Namun yang terasa sulit tidak berarti mustahil bukan? Semoga saja.

Penulis : Royyan Mahmuda Al’Arisyi Daulay, alumni UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Saat ini menjadi ASN di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia

Tulisan adalah kiriman netizen, isi tulisan di luar tanggung jawab redaksi.

Ayo Menulis klik di sini.


  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar