>

Duh, 21 Daerah di Jateng Belum Selesaikan Raperda RTRW

  Selasa, 23 Februari 2021   Arie Widiarto
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. (istimewa)

SEMARANG, AYOSEMARANG.COM -- Sebanyak 21 kabupaten/kota di Jateng yang belum menyelesaikan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (Raperda RTRW). Hal ini menjadi salah satu faktor yang mengganggu iklim investasi di Jateng yang selama ini menjadi primadona.

Dari data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jateng, baru 14 daerah yang telah menyelesaikan Raperda RTRW. Antara lain Batang, Kendal, Pekalongan, Boyolali, Karanganyar, Sragen, Boyolali, Wonogiri.

Sementara beberapa daerah yang selama ini menjadi tujuan investasi di Jateng,  seperti Kota Semarang dan Kabupaten Cilacap, belum menyelesaikan Raperda RTRW.

Karena itu, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo mendorong agar pemerintah daerah dan DPRD bisa segera menyelesaikan Raperda RTRW. Selain agar ramah investasi, Raperda ini juga mengatur lingkungan untuk meminimalisasi risiko bencana alam.

"Ini penting, tidak hanya soal investasi. Banjir kemarin itu kan soal RTRW juga," ucapnya, Selasa  (22/2/2021).

AYO BACA : Empat Nyawa Melayang Korban Jalan Rusak di Kendal

Dalam PP No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang sudah memerintahkan agar pemerintah daerah segera menyelesaikan Raperda RTRW. 

Di Pasal 75 PP tersebut menyebutkan bupati menetapkan Raperda RTRW kabupaten paling lama tiga bulan terhitung sejak mendapat  persetujuan substansi dari menteri. Jika bupati tidak menetapkan sesuai waktu yang ditentukan, maka Raperda RTRW  bisa ditetapkan oleh pemerintah pusat.

"Maka RTRW daerah yang belum, bisa segera diselesaikan," terang Ganjar.

Ganjar menambahkan pemerintah kab/kota, DPRD perlu di dorong jika merasa ini sesuatu yang penting untuk lakukan penataan ruang wilayah. Sebab, ini penting untuk pengendalian, tidak hanya soal investasi.

''Banjir kemarin itu soal RTRW juga, kalau suatu wilayah tidak dihitung betul terus kemudian aktivitas pembangunan mengabaikan lingkungan juga bahaya,'' tegasnya.

AYO BACA : Angka Kematian Nakes di Jateng Turun Drastis

Ia pun menyarankan pada daerah-daerah yang RTRW-nya belum beres segera diselesaikan.

Kepala Dinas DPMPTSP Jateng, Ratna Kawuri menambahkan, penyelesaian Raperda RTRW mampu membangun optimisme kinerja investasi. 

"Sehingga (investasi) tentu saja semakin cepat. Yang jadi catatan, regulasi tidak bisa berjalan ketika daerah belum siap," ucapnya.

Pemerintah pusat menargetkan seluruh daerah bisa meyelesailan Raperda RTRW, maksimal Juni 2021 mendatang. Karena itu, masih ada beberapa bulan bagi daerah untuk menyusun Perda tersebut. Termasuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) digital.

"UU Cipta Kerja itu kan mengkompres sekian UU. Otomatis, ketika UU berubah, aturan di daerah harus menyesuaikan. Ini untuk kepastian hukum dari sisi regulasi," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Pansus Raperda RTRW DPRD Jateng, Abdul Aziz mendesak kabupaten/kota di provinsi ini segera menyelesaikan Raperda RTRW. 

Wakil Ketua DPW PPP Jateng ini menilai, Raperda RTRW bisa menjadi payung hukum dalam membentuk iklim investasi untuk percepatan pertumbuhan ekonomi di masa pandemi Covid-19

"Mestinya dipercepat, agar memberi kepastian hukum untuk rencana pembangunan," ucapnya.

AYO BACA : Jadi Vaksinator Covid-19, Bupati Sragen Masih Lihai Nyuntik


   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar