>

Tarik Ulur Mudik Lebaran

  Jumat, 16 April 2021   Arie Widiarto
ilustrasi mudik . (dok)
AYO BACA : Pendaftaran BLT UMKM Sudah Dibuka, Cek Link Daerah Masing-masing

AYO BACA : CPNS Segera Buka, Kota Semarang Butuh Ribuan Pegawai Non-Guru

 
Seorang teman, ngeledek, “Pengusaha bis antar kota antar propinsi, pengusaha travel dan pengusaha rental kendaraan roda dua dan empat, kena ‘prank’ oleh menteri perhubungan”. 
 
Ledekan ini disebabkan pernyataan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, yang menyatakan pemerintah tidak akan akan melarang masyarakat  untuk mudik pada lebaran 2021. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR, Selasa (16/3/2021), yang membahas sejumlah hal, salah satunya kesiapan transportasi untuk arus mudik dan arus balik Lebaran 2021.
 
Pernyataan Menteri Perhubungan tersebut disambut suka cita oleh kalangan pengusaha transportasi.  Ketua Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI), Kurnia Lesani Adnan, bahkan mengharapkan pemerintah harusnya mendorong masyarakat naik kendaraan umumdengan demikian bisa dilakukan pengujian Genose di terminal-terminal. 
 
Hal ini lebih efektif untuk menjaga protokol kesehatan karena kendaraan pribadi lebih sulit terdeteksi.
 
Namun suka cita tersebut hanya bertahan sepuluh hari, dimana Pemerintah telah memutuskan untuk melarang aktivitas mudik lebaran tahun 2021. Hal itu berdasarkan hasil keputusan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy bersama sejumlah menteri dan pimpinan lembaga terkait di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (26/3/2021).
 
Disinilah problem muncul. Dua kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah, dalam hal ini Menteri Perhubungan dan Menko PMK bertolak belakang. Pantas saja IPOMI dan banyak pihak mempertanyakan soal koordinasi mengenai keputusan mudik lebaran. Kebijakan publik yang bisa menurunkan wibawa pemerintah. Pemerintah sempat memperbolehkan masyarakat mudik lebaran Idul Fitri, namun akhirnya  pemerintah resmi melarang mudik Lebaran 2021. Keputusan yang berbeda-beda ini dianggap sebagai parodi.
 
Pernyataan awal semula sempat diperbolehkan mudik lebaran 2021, sebenarnya menjadi hal positif bagi PO (Perusahaan Otobus) Bus, yang harus mengalami kesulitan sejak Maret 2020 lalu. Mereka sebenarnya sangat berharap lebaran tahun ini dapat membantu menutupi kerugian selama pandemi. 
 
Namun harapan tinggal harapan, dimana mereka, pengusaha transportasi, semakin merana, padahal masa lebaran tahun ini, berharap bisa membantu menutup kerugian-kerugian yang dialami selama pandemi. Pemulihan belum didapat, untuk kedua kalinya mudik dilarang.
 
Bagi pengusaha angkutan umum bisa memanfaatkan khalayak mudik sebelum tanggal 6 Mei atau sesudah 17 Mei 2021. Hal ini sudah ditegaskan oleh Kakorlantas Polri, Irjen Istianto. Hal ini juga disambut baik Organda yang menaungi angkutan umum bisa beroperasi. Asa pendapatan, walau tidak sebesar kalau mudik diperbolehkan.
 
Kenapa Mudik dilarang ?
Kenapa mudik dilarang ? Muhadjir, Menko PMK, menyebutkan larangan mudik lebaran tahun ini akan dimulai tanggal 6 sampai 17 Mei 2021. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 seperti yang tejadi sebelumnya yakni pada beberapa kali masa libur panjang, termasuk saat libur Natal dan Tahun Baru 2020. Maka, sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo dan hasil keputusan rapat koordinasi tingkat menteri maka ditetapkan bahwa tahun 2021 mudik ditiadakan.
 
Kebijakan publik yang diambil, larangan mudik lebaran tidak hanya berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun TNI/Polri, melainkan pegawai swasta dan juga seluruh masyarakat Indonesia. Hal tersebut sekaligus untuk memaksimalkan manfaat dari pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang telah dilakukan sejak beberapa waktu lalu.
 
Menanggapi aturan pemerintah larang mudik, pakar epidemiologi Universitas Griffith Australia Dicky Budiman mengapresiasi langkah tersebut. Saat ini pandemi di Indonesia masih belum terkendali dan mudik dikhawatirkan akan memperburuk kondisi tersebut. 
 
Langkah tepat pemerintah dengan melarang mudik untuk kedua kalinya mempunyai makna untuk membatasi karena situasi harus diakui bahwa pandemi Covid-19 test positivity rate masih diatas 10 persen.
 
Lebih mengkawatirkan, belum lagi ada potensi penyebaran strain baru B117 yang sudah ditemukan di Indonesia. Tidak menutup kemungkinankegiatan mudik akan meningkatkan kasus infeksi terlebih strain baru tersebut diyakini lebih cepat menular. 
 
Artinya kalau kita tidak batasi, bukan hanya penyebaran B117 tapi potensi strain baru lain termasuk lahirnya strain baru yang harus dicegah.
 
Prinsipnya, kebijakan pemerintah melarang mudik untuk kedua kalinya dimasa lebaran 2020 dan 2021, sudah tepat utnuk menggendalikan pergerakan massa dimana berkumpulnya banyak manusia sebagai upaya pencegahan 3T(testing, tracing dan treatment) untuk menemukan kasus virus Covid-19.
 
Mudik dari aspek sosiologis, ekonomis dan antropologis.
Mudik pada saat lebaran bagi masyarakat Indonesia sudah membudaya. Maka terasa berat meniadakan mudik lebaran. Mudik merupakan gejala atau fenomena sosial yang rutin setiap tahun terjadi. Momentum mudik erat kaitannya dengan Hari Raya Idul Fitri atau lebih akrab disebut lebaran. 
 
Mudik lebaran sudah menjadi tradisi dan dampaknya melibatkan semua unsur kehidupan baik lintas etnis dan agama. Bukan lagi fenomen semata-mata keagamaan tapi sudah merupakan tradisi yang membudaya. Dampak dari mudik menimbulkan multiplier effect bagaikan efek domino. 
 
Dari aspek ekonomi, uang yang berputar dengan angka relatif besar. Hampir setiap keluarga atau orang perorang meningkat belanja yang dikeluarkan. Baik dalam perjalanan maupun ditempat tujuan. 
 
Aspek transpotasi, belanja barang dan jasa meningkat dengan drastis. Dari aspek sosiologis, mudik bermakna kompleks. Memperlihatkan sukses ditanah rantau. Pulang kampung dengan gaya hidup yang mapan. Tidak peduli dengan kendaraan rental atau sewa. Sekaligus menunjukkan eksistensi untuk aktualisasi diri. 
 
Dari aspek antropologis juga bermakna menyambung semangat silaturahim. Baik dengan kerabat, orang tua bahkan tetangga. Tidak itu saja berziarah keleluhur yang telah wafat merupakan kewajiban. Aspek nyambung dengan keluarga besar pada momentum mudik lebaran juga bermakna. 
 
Istilah “ngumpulake balung pisah” atau menyatukan kembali kerabat yang selama ini merantau disebaran daerah dan kerabat yang masih berada di kampung halaman, juga bermakna dan penuh arti.
 
Maka, soal biaya dan kesempatan tidak menjadi persoalan. Pendapatan selama setahun dibelanjakan untuk keperluan mudik lebaran. Bahkan cerita kehabisan uang dan harus berjuang dan bekerja keras sudah menunggu ketika kembali merantau. Maka menjadi berita biasa ketika pulang mudik dengan segala risiko sering ditempuh. Dilarangpun bila perlu lewat jalan tikus. Penulis : Drs. Pudjo Rahayu Risan, M.Si, Pengamat Kebijakan Publik, Fungsionaris pengurus Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Semarang, pengajar tidak tetap STIE Semarang dan STIE BPD Jateng).

AYO BACA : BLT BPJS Ketenagakerjaan 2021 Segera Cair, Ketahui Syarat Penerimanya

Tulisan adalah kiriman netizen, isi tulisan di luar tanggung jawab redaksi.

Ayo Menulis klik di sini.


   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar