>

Heboh Ratusan Non-ASN Pemkot Semarang Diberhentikan, Seorang Netizen Ajak Hendi Ngobrol Soal Kinerja

  Selasa, 01 Juni 2021   Ade Lukmono
Seorang netizen mengajak Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi untuk mengobrol soal kinerja (tangkap layar twitter hendrarprihadi)

SEMARANG, AYOSEMARANG.COM -- Ratusan pegawai Non-ASN Pemkot Semarang diberhentikan karena dinilai melanggar aturan larangan mudik.

Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi alias Hendi dengan tegas memberhentikan ratusan pegawai non-ASN tersebut karena mengacu pada surat edaran.

Beberapa pegawai non-ASN berdalih bahwa mereka sebenarnya tidak mudik, namun hanya lupa mengisi presensi.

Tak menggubris alasan tersebut, Hendi tetap mengambil langkah tegas dengan mengacu pada surat edaran yang ada. Hendi menilai, mengisi presensi merupakan suatu bentuk dari pekerjaan yang seharusnya dilakukan dan bisa menjadi bukti.

Seolah tak terima dengan keputusan tersebut, seorang netizen dengan akun twitter @papahnya_anak2 mengajak Hendi untuk membicarakan hal tersebut.

AYO BACA : Hendi Berhentikan Ratusan Non-ASN Pemkot Semarang karena Langgar Larangan Mudik, Netizen: Info Loker Lur!

Dia berharap, obrolan tersebut bisa menjadi pertimbangan Hendi dalam mengambil kebijakan pemberhentian ratusan egawai non-ASN tersebut.

"Pak mohon di luangkan waktu untuk mengobrol bagaimana kinerja non asn pak biar bisa jadi pertimbangan," tulisnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Semarang memberhentikan sekitar hampir 500 pegawainya. Hal itu didapati melalui Surat Sekretaris Daerah Kota Semarang pada Jumat 27 Mei 2021.

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi saat dikonfirmasi pada 31 Mei 2021 membenarkan mengenai pemberhentian kerja tersebut.

Hendi, sapana wali kota menegaskan, pemberhentian itu berdasarkan imbauan yang sudah diberitahukan Pemerintah Kota Semarang.

AYO BACA : Berdalih Lupa Absen saat Larangan Mudik, Hendi Tegas Berhentikan Ratusan Pegawai Non-ASN Pemkot Semarang

“Itu proses yang panjang. Semua kan bermula dari imbauan Pemerintah Pusat, bahwa warga yang ASN dan Non-ASN tidak boleh mudik. Lalu untuk mempertegas Sekda Kota Semarang membuat surat edaran,” terangnya.

Berdasarkan surat edaran waktu itu, Hendi melanjutkan untuk ASN, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)-nya akan dikurangi. Kemudian untuk non-ASN, Hendi menyebut bisa dilakukan pemutusan hubungan kerja.

“Nah ini sudah kami sampaikan berulang-ulang,” ujarnya.

“Tetapi toh, pelanggaran tetap pelanggaran. Maka konsekuensi ya merujuk ke surat edaran saja,” tambahnya.

Pemutusan kerja ini tidak semua merujuk ke pegawai daerah. Masih banyak juga yang mennaati peraturan.

Berdasarkan data yang dihimpun, berikut ada jumlah pemutusan kerja non-ASN. Distaru: putus kontrak semua, Disdalduk: putus kontrak semua, Perkim: 90 orang, PU: 105 orang, Damkar: 38 orang, Disdik: 59 orang, RSWN: 208 orang, Dinas Perikanan: 5 orang.

AYO BACA : Pelanggaran Aturan Larangan Mudik, 500 Pegawai Non-ASN Pemkot Semarang Diberhentikan


   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar