>

Mengeluarkan Siswa dari Sekolah Adalah Pelanggaran Hak Anak

  Sabtu, 05 Juni 2021   Adib Auliawan Herlambang
Mengeluarkan siswa dari sekolah bisa menjadi pelanggaran hak anak. (suara.com)

AYOSEMARANG.COM -- Belum juga usai keprihatinan kita mengenai adanya video berupa penghinaan terhadap negara Palestina yang dilakukan oleh seorang perempuan asal Tapanuli Tengah, publik lagi-lagi kembali digemparkan oleh video serupa yang kali ini dilakukan oleh seorang anak remaja perempuan yang duduk di bangku Sekolah Menengah Atas.

Remaja tersebut mendapatkan sanksi dikeluarkan dari Sekolah tempat ia menempuh pendidikan. Hal ini diharapkan oleh pihak sekolah dan dinas terkait agar bisa menjadi pembelajaran bagi remaja tersebut agar tidak mengulangi tindakannya di lain hari, ataupun sebagai shock theraphy agar remaja lain tidak meniru perbuatan yang dilakukan oleh remaja tersebut. Akan tetapi, apakah sanksi berupa pengeluaran dari Sekolah tersebut sudah tepat?

Padahal sebagai petugas penjara saya sering melihat anak yang dipidana masih tetap mendapatkan haknya untuk bersekolah. Meski Anak yang Berkonflik dengan Hukum seringkali mendapatkan stigma negatif “anak nakal”, hak mendapatkan pendidikan tetap melekat kepadanya. Pendidikan merupakan salah satu aspek utama yang diperhatikan dalam pembinaan bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum.

Menurut UURI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) berhak untuk memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Selanjutnya, pihak penjara atau LPKA wajib untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pemerintah melalui Undang-Undang tersebut tetap berupaya untuk memberikan hak-hak anak berupa mendapatkan pendidikan walaupun anak tersebut merupakan Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Hal ini dimaksudkan agar anak tersebut tidak kehilangan harapan dan masa depannya.

Pendidikan Dalam Penjara

Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (Penjara Anak) akan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan setempat untuk menyelenggarakan program pendidikan bagi Anak yang menjalani pidana di dalam LPKA. Dengan begitu, anak tersebut dapat tetap memperoleh pendidikan formal selayaknya anak pada umumnya.

Keabsahan ijazah yang nantinya didapatkan oleh mereka yang menempuh Pendidikan formal di dalam penjara pun tidak perlu diragukan. Karena Pendidikan di dalam penjara dilaksanakan dengan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan setempat dan akan menginduk ke salah satu sekolah formal di daerah tersebut.

Selain mendapatkan Pendidikan formal, anak-anak di dalam LPKA juga mendapatkan perhatian khusus berupa pembinaan dan pelatihan keterampilan. Pelatihan keterampilan seperti praktik Teknik mesin motor, Teknik las, kerajinan tangan hingga belajar mencukur rambut. Hal ini ditujukan agar ketika mereka kembali berintegrasi di dalam masyarakat, mereka telah memiliki keterampilan demi mendukung kehidupan mereka yang lebih baik.  

Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter merupakan hal yang sangat penting diberikan kepada anak di samping pendidikan formal. Pendidikan karakter ini lah yang mengajarkan seseorang untuk berperilaku baik sesuai nilai moral yang berlaku di masyarakat. Lantas pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah berusaha memfokuskan pendidikan karakter di lingkungan sekolah dengan lima nilai karakter utama yaitu: religius, nasionalisme, integritas, kemandirian dan kegotongroyongan yang sesuai dengan Pancasila.

Pendidikan karakter ini diharapkan dapat membentuk pribadi yang menjunjung nilai moral dalam bermasyarakat. Dengan demikian, sangat jelas bahwa sekolah merupakan salah satu unsur utama dalam membentuk karakter seseorang. Sekorah ibarat pemahat yang akan membentuk karakter anak-anak didiknya.

Jika di dalam penjara saja, pendidikan baik formal maupun karakter, menjadi hal yang utama dan diberikan kepada seluruh penghuninya. Maka, saya kira kebijakan mengeluarkan anak dari sekolah adalah keputusan yang tidak mencerminkan kebijaksanaan. Sekolah seharusnya menjadi wadah untuk melaksanakan pendidikan bagi siapa saja tanpa diskriminasi terhadap anak yang memiliki stigma nakal ataupun tidak.

Apabila sekolah yang memiliki tanggung jawab moral untuk mendidik dan menuntun anak untuk mengenal dunia dan isinya menyerah karena stigma anak nakal/kurangajar/merusak moral yang didapat dari komentar netizen atau cemoohan masyarakat. Lantas, kepada siapa kita mengharapkan pendidikan yang mencerdaskan dan menyadarkan?

Penulis: Alfian Fajar Ramadhan S Psi/ASN Kementerian Hukum dan HAM RI
 

 

Tulisan adalah kiriman netizen, isi tulisan di luar tanggung jawab redaksi.

Ayo Menulis klik di sini.


   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar