>

Tegas Menentang, PGRI Minta Wacana PPN Sekolah Dikaji Ulang

  Jumat, 11 Juni 2021   Adib Auliawan Herlambang
Ilustrasi, PGRI meminta pemerintah dan DPR RI untuk mengkaji ulang rencana memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada sekolah.(Ayosemarang/Budi Cahyono)

JAKARTA, AYOSEMARANG.COM -- Wacana pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada sekolah melalui Revisi UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) tegas ditentang Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

PGRI meminta pemerintah dan DPR RI untuk mengkaji ulang rencana memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada sekolah.

Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar PGRI, Dudung Abdul Qodir mengatakan, RUU ini tidak baik jika dilakukan pada kondisi pandemi Covid-19, ekonomi masyarakat akan semakin terbebani.

AYO BACA : Tak hanya Sembako, Sekolah Juga Bakal Kena Pajak PPn 5%

"Kondisi ekonomi sedang seperti ini, PGRI berharap pemerintah dan DPR anggota wakil rakyat yang terhormat untuk menunda sementara pemikiran beban pajak bagi lembaga pendidikan," kata Dudung saat dihubungi Suara.com, Jumat (11/6/2021).

Menurutnya, pemerintah seharusnya membangkitkan ekonomi masyarakat yang sedang terpuruk akibat pandemi, bukan membebani masyarakat dengan menaikkan pajak apalagi menarik pajak dari sekolah.

"Jangan menambah masalah di saat ada masalah, yang hebat itu kalau ada masalah bagaimana kita menyeselaikan persoalan tanpa menambah masalah, bukan create the problem tapi solve the problem," tegasnya.

AYO BACA : Kawasaki Ninja ZX-10R 2021 Hadir di Indonesia, Dijual Rp520 Juta

PGRI juga meminta pemerintah mempertimbangkan masukan dari stakeholder pendidikan seperti NU, Muhammadiyah, PGRI dan sebagainya terkait RUU KUP ini.

"Jangan hanya sepihak kita membahas terkait pendidikan nasional, pendidikan ini milik kita bersama, jangan hanya kelompok tertentu," pungkas Dudung.

Diketahui, Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang tengah dipersiapkan DPR RI dan Pemerintah.

Salah satu poinnya adalah pengenaan Pajak Pertambahan Pendidikan (PPN) pada instansi pendidikan sebesar 5 persen.

Selain pendidikan yang sebelumnya terbebas dari PPN, 10 jenis jasa lainnya juga akan dikeluarkan dari kategori bebas PPN hingga hanya akan tersisa 6 jenis jasa saya yang bebas dari pajak tersebut.

Diantara kelompok jasa lainnya yang juga akan dikenakan PPN, dengan adanya perubahan legislasi termasuk jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan dan jasa asuransi.

AYO BACA : Wacana PPN untuk Sembako, BPKN-RI: Cabut Kembali Kebijakan Bahan Pokok sebagai Objek Pajak!


   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar