>

Pemerintah Kucurkan Rp10 Triliun untuk Subsidi Upah Pekerja, Ini Rinciannya

  Kamis, 22 Juli 2021   Adib Auliawan Herlambang
Ilustrasi , pemerintah menambah anggaran bantuan subsidi upah (BSU) dan program Kartu Prakerja sebesar Rp10 triliun. (istimewa)

JAKARTA, AYOSEMARANG.COM -- Menteri Ketengakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah telah berkomunikasi dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk menambah anggaran bantuan subsidi upah (BSU) dan program Kartu Prakerja sebesar Rp10 triliun.

BSU dan bantuan dari program Kartu Prakerja akan dikucurkan untuk membantu di sektor pekerja yang terkena dampak PPKM.

"Kami tadi sudah bahas dengan Ibu Menaker, akan ada dari Rp 10 triliun anggaran yang kita tambah untuk pekerja ini, akan ditujukan bagi 8,8 juta pekerja," jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Rabu, 21 Juli 2021, mengutip Republika.co.id.

Rincian Bantuan

AYO BACA : Sri Mulyani Tambahkan Anggaran Rp10 Triliun untuk Subsidi Upah Pekerja

Sri Mulyani merinci sebanyak Rp10 triliun akan dialokasikan untuk BSU senilai Rp 8,8 triliun dan tambahan dana pelatihan Kartu Prakerja senilai Rp1,2 triliun.

Dengan demikian, dana tambahan untuk perlindungan pekerja yang semula diperuntukkan khusus bagi program Prakerja, kini juga dipakai dalam program BSU.

Namun, menurut dia, keduanya memiliki fungsi yang berbeda. BSU digunakan untuk pekerja yang dirumahkan dan atau dipotong jam kerjanya.

Kartu Prakerja

AYO BACA : 5 Tanda Masalah Kesehatan Bisa Dilihat dari Kondisi Bibir

Sedangkan Kartu Prakerja diperuntukkan bagi pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Melalui pemberian insentif upah tersebut, Sri Mulyani mengharapkan pelaku usaha tidak perlu sampai melakukan PHK terhadap karyawan.

Bantuan Subsidi Upah (BSU)

Menurut rencana, pekerja yang akan mendapat BSU ini merupakan pekerja dengan upah bulanan tidak sampai Rp 3,5 juta.

Para pekerja, terutama di sektor non kritikal yang tidak boleh beroperasi di tengah PPKM, juga mendapatkan bantuan.

"Sehingga ini yang jadi target bantuan subsidi upah pekerja yang tidak di-PHK dan pekerjanya mengalami penurunan penerimaan karena mereka bekerja di sektor non kritikal," Sri Mulyani.

AYO BACA : Cara Daftar dan Syarat Kartu Prakerja Gelombang 18 yang Segera Dibuka


   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar